Rasio Utang Indonesia Dinilai Tetap Sehat Berkat Kehati-hatian Fiskal

JAKARTA — Pemerintah memastikan rasio utang Indonesia tetap berada pada level yang aman dan terkendali di tengah dinamika ekonomi global. Kebijakan fiskal yang disiplin serta pengelolaan pembiayaan yang prudent dinilai menjadi faktor utama yang menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan posisi utang pemerintah saat ini masih berada dalam batas yang sangat aman dan dikelola secara hati-hati. Menurutnya, rasio utang Indonesia berhasil dijaga di kisaran 40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), mencerminkan kredibilitas kebijakan fiskal nasional.

“Posisi utang pemerintah saat ini masih berada dalam batas yang sangat aman dan terkelola dengan penuh kehati-hatian atau prudence,” ujar Purbaya.

Sementara itu, data terbaru Bank Indonesia menunjukkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Kuartal I 2026 tumbuh melambat seiring menurunnya rasio utang terhadap PDB. Posisi ULN Indonesia tercatat sebesar USD433,4 miliar atau hanya tumbuh 0,8 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Kuartal IV 2025 yang mencapai 1,9 persen.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan perlambatan pertumbuhan ULN dipengaruhi oleh perkembangan utang sektor publik maupun sektor swasta.

Menurut Bank Indonesia, perlambatan tersebut terutama dipengaruhi aliran modal asing yang masuk ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional. Kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia masih tetap terjaga.

Ramdan menambahkan, pemerintah mengelola utang secara cermat, terukur, dan akuntabel agar pembiayaan negara tetap produktif dan diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional.

“Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Bank Indonesia juga menilai struktur ULN Indonesia masih sehat. Hal itu terlihat dari rasio ULN terhadap PDB yang turun menjadi 29,5 persen pada Kuartal I 2026 dibandingkan 30 persen pada kuartal sebelumnya.

Pemerintah menilai keberhasilan menjaga rasio utang yang rendah menjadi sinyal positif bagi stabilitas eksternal Indonesia. Dengan sinergi kebijakan fiskal yang disiplin dan pengawasan ketat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), APBN diharapkan terus berfungsi sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas