Jakarta – Sentimen positif investasi dan kepercayaan investor global menjadi target utama dalam langkah pemulihan ekonomi nasional terbaru. Melalui optimalisasi BPI Danantara, pengelolaan perdagangan komoditas nasional kini disinergikan erat dengan penguatan pasar modal dalam negeri.

Chief Executive Officer Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, memastikan badan usaha yang akan menangani ekspor komoditas melalui mekanisme satu pintu segera berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Entitas bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) saat ini tengah menyelesaikan proses administrasi sebelum resmi menjadi BUMN.

“Kebijakan ekspor satu pintu ini bagian dari strategi besar pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kendali negara atas sumber daya alam serta mengoptimalkan penerimaan devisa negara,” ujar Rosan.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat pengelolaan sumber daya alam nasional secara lebih terintegrasi dan efisien. Minggu depan statusnya sudah berubah menjadi BUMN.

Rosan juga menilai pasar modal Indonesia masih memiliki prospek jangka panjang yang sangat menjanjikan. Menurutnya, saham-saham BUMN, khususnya sektor perbankan dan mineral, masih menawarkan valuasi yang menarik dengan potensi pertumbuhan yang besar.

“Perbaikan yang dilakukan saat ini merupakan sebuah proses menuju pasar modal yang lebih baik dan lebih dipercaya investor,” ungkap Rosan.

Ia menegaskan, meski pasar saham mengalami dinamika naik turun, fundamental perusahaan-perusahaan Indonesia dinilai tetap kuat dan mampu menjadi daya tarik investasi strategis nasional ke depan.

“Pasar modal pasti mengalami ups and downs, tetapi jika melihat fundamental perusahaan, valuasi, dan potensi pertumbuhan investor, kami yakin bursa Indonesia akan terus bertumbuh,” pungkas Rosan.

Di sisi lain, penguatan peran Danantara juga berjalan seiring dengan upaya memperkuat fundamental pasar modal Indonesia. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menilai pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa waktu terakhir masih berada dalam kondisi moderat dan lebih dipengaruhi dinamika global.

“Pelemahan IHSG saat ini masih moderat dan merupakan bagian dari penyesuaian pasar yang berbasis fundamental,” kata Friderica.

Pasang surut pasar modal domestik saat ini merupakan proses pendewasaan yang justru memperkuat struktur ekonomi nasional. Melalui reformasi berkelanjutan yang diiringi penguatan peran Danantara, pasar keuangan Indonesia kini bertransformasi menjadi ekosistem yang lebih sehat.
[27/05, 19:34] Ida Rosida: *Pemerintah Perkuat Akses Rumah Subsidi bagi Pekerja Berpenghasilan Tidak Tetap*

Jakarta – Direktur Pembiayaan Perumahan dan Layanan Digital BP Tapera, Alfian Arif menegaskan pemerintah terus memperkuat akses rumah subsidi bagi pekerja berpenghasilan tidak tetap melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

BP Tapera bersama perbankan dan pengembang terus mendorong kebijakan yang lebih inklusif agar masyarakat non-fixed income dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses rumah subsidi.

“Tidak melulu tentang fixed income, tidak melulu tentang TNI Polri, tidak melulu tentang ASN. Tapi hari ini negara hadir untuk pemenuhan kebutuhan rumah bagi MBR segmen non-fixed income,” ujarnya.

BP Tapera juga terus meningkatkan target penyaluran pembiayaan untuk pekerja informal setiap tahunnya. Setelah menetapkan porsi minimal 15 persen bagi pekerja non-fixed income pada tahun ini, pemerintah berencana menaikkan kuota tersebut menjadi 20 persen pada tahun mendatang.

“Kebijakan 15 persen nanti akan ditingkatkan. Tahun depan jadi 20 persen,” ucap Alfian.

Selain memperbesar kuota, pemerintah juga mendorong berbagai inovasi pembiayaan agar pekerja informal semakin mudah memperoleh rumah subsidi.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah penerapan skema uang muka nol persen atau DP 0 persen untuk mengurangi beban biaya awal masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Realestat Indonesia (REI), Nelly Suryani menilai langkah pemerintah memperpanjang tenor KPR subsidi hingga 40 tahun juga menjadi solusi penting dalam memperluas akses rumah bagi pekerja informal.

“Begitu tenor 40 tahun diberlakukan, maka kebijakan ini akan menjangkau pasar yang lebih luas termasuk segmen pekerja informal. Perpanjangan tenor ini adalah sebuah solusi, dan kita tunggu regulasinya,” kata Nelly Suryani.

Ia menjelaskan bahwa kuota FLPP saat ini masih cukup besar mencapai 350 ribu unit rumah subsidi. Karena itu, kebijakan tenor panjang dinilai dapat meningkatkan daya serap KPR subsidi sekaligus memperluas pasar perumahan nasional.

“Kita patut memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo, karena langkah strategis ini positif memperluas pasar perumahan,” ucap Maria.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan pemerintah tengah mematangkan kebijakan tenor cicilan rumah subsidi hingga 40 tahun guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah dengan cicilan lebih ringan.

“Kami sedang mempersiapkan berbagai kebijakan agar tenor cicilan rumah subsidi bisa sampai 40 tahun. Sehingga cicilan menjadi lebih ringan dan terjangkau bagi masyarakat,” kata Menteri Ara.