Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memastikan akses pendidikan bagi masyarakat miskin berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Penguatan pengawasan dilakukan secara menyeluruh, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut.

Kementerian Sosial bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat koordinasi untuk mencegah potensi penyimpangan sejak awal pelaksanaan program. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima bantuan pendidikan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin Program Sekolah Rakyat tercemar praktik korupsi maupun penyimpangan anggaran.

“Kami telah berkomitmen agar program strategis Presiden, khususnya Sekolah Rakyat, tidak dikotori praktik-praktik korupsi,” ujar Saifullah Yusuf dalam keterangannya.

Pemerintah saat ini juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial. Langkah tersebut mencakup penguatan sumber daya manusia, peningkatan transparansi proses lelang, hingga pembenahan sistem pengawasan internal agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan akuntabel.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai pengawasan menyeluruh menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas program dan mencegah terjadinya kebocoran anggaran.

“Pengadaan dalam bentuk apa pun harus dilandaskan pada pengawasan, ketelitian, dan prinsip antisipatif,” kata Setyo Budiyanto.

Selain pengawasan internal pemerintah, KPK juga melakukan kajian terhadap potensi risiko korupsi dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, termasuk pada area pengadaan barang dan jasa yang dinilai rawan penyimpangan.

Pemerintah menegaskan bahwa transparansi menjadi prinsip utama dalam pengelolaan program. Seluruh proses pengadaan direncanakan terbuka dan dapat diawasi publik guna meminimalkan potensi penggelembungan harga maupun penurunan kualitas barang.

Melalui penguatan tata kelola dan pengawasan berlapis, pemerintah optimistis Program Sekolah Rakyat dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta menjadi fondasi penting dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.