Presiden Prabowo Serius Jaga Semangat Reformasi dan Berantas Korupsi

Jakarta- Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjaga semangat reformasi dengan mendorong pembenahan menyeluruh di lembaga-lembaga negara, termasuk penguatan reformasi di tubuh Polri. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat pemerintahan yang bersih, profesional, serta mempercepat pemberantasan korupsi dan kebocoran kekayaan negara.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian, Ahmad Dofiri, mengatakan bahwa Presiden menginginkan reformasi tidak hanya dilakukan pada satu institusi, tetapi menyentuh seluruh lembaga negara agar semakin efektif, transparan, dan akuntabel.

“Pak Presiden menyampaikan yang diinginkan itu memang semua lembaga perlu direformasi,” ujar Ahmad Dofiri.

Menurut Dofiri, reformasi dimulai dari Polri karena institusi tersebut menjadi salah satu lembaga yang paling banyak mendapat perhatian publik. Selain memiliki fungsi strategis dalam penegakan hukum, Polri juga berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional serta mendukung keberhasilan program prioritas pemerintah.

“Oleh karena itu Presiden menyampaikan, ‘Ok, kita mulai dari Polri’,” jelas Dofiri.

Presiden juga memberikan perhatian besar terhadap isu pemberantasan korupsi dan kebocoran kekayaan negara. Pemerintah menilai bahwa keberhasilan agenda pembangunan nasional membutuhkan aparat penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

“Nah, di situlah pentingnya mengapa kemudian Polri selaku aparat penegak hukum ya, karena ada sangkut paut dengan itu,” lanjut Dofiri.

Sementara itu, Ketua KPRP Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa Presiden telah menerima sejumlah rekomendasi reformasi yang diajukan komisi tersebut. Salah satu poin yang mendapat dukungan Presiden ialah penguatan Komisi Kepolisian Nasional agar memiliki fungsi pengawasan yang lebih kuat dan independen.

“Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat,” kata Jimly.

Langkah reformasi yang didorong Presiden Prabowo dinilai menjadi upaya strategis untuk membangun institusi negara yang semakin profesional, transparan, dan mampu menjawab tantangan pembangunan nasional di masa mendatang.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas