Jakarta- Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjaga semangat reformasi dengan mendorong pembenahan menyeluruh di lembaga-lembaga negara, termasuk penguatan reformasi di tubuh Polri. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat pemerintahan yang bersih, profesional, serta mempercepat pemberantasan korupsi dan kebocoran kekayaan negara.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian, Ahmad Dofiri, mengatakan bahwa Presiden menginginkan reformasi tidak hanya dilakukan pada satu institusi, tetapi menyentuh seluruh lembaga negara agar semakin efektif, transparan, dan akuntabel.

“Pak Presiden menyampaikan yang diinginkan itu memang semua lembaga perlu direformasi,” ujar Ahmad Dofiri.

Menurut Dofiri, reformasi dimulai dari Polri karena institusi tersebut menjadi salah satu lembaga yang paling banyak mendapat perhatian publik. Selain memiliki fungsi strategis dalam penegakan hukum, Polri juga berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional serta mendukung keberhasilan program prioritas pemerintah.

“Oleh karena itu Presiden menyampaikan, ‘Ok, kita mulai dari Polri’,” jelas Dofiri.

Presiden juga memberikan perhatian besar terhadap isu pemberantasan korupsi dan kebocoran kekayaan negara. Pemerintah menilai bahwa keberhasilan agenda pembangunan nasional membutuhkan aparat penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

“Nah, di situlah pentingnya mengapa kemudian Polri selaku aparat penegak hukum ya, karena ada sangkut paut dengan itu,” lanjut Dofiri.

Sementara itu, Ketua KPRP Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa Presiden telah menerima sejumlah rekomendasi reformasi yang diajukan komisi tersebut. Salah satu poin yang mendapat dukungan Presiden ialah penguatan Komisi Kepolisian Nasional agar memiliki fungsi pengawasan yang lebih kuat dan independen.

“Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat,” kata Jimly.

Langkah reformasi yang didorong Presiden Prabowo dinilai menjadi upaya strategis untuk membangun institusi negara yang semakin profesional, transparan, dan mampu menjawab tantangan pembangunan nasional di masa mendatang.