Pemerintah Permudah Akses Gas LPG 3 Kg bagi Masyarakat

Jakarta – Pemerintah terus berupaya memastikan distribusi gas LPG 3 kg berjalan lancar dan tepat sasaran. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menata kembali sistem distribusi dengan mengintegrasikan pengecer sebagai bagian dari sub pangkalan resmi.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperpendek jalur distribusi, menjaga stabilitas harga, serta memastikan gas subsidi ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Pemerintah sedang menata ulang sistem distribusi gas LPG 3 kg agar pengecer dapat menjadi bagian dari sistem resmi. Dengan langkah ini, distribusi menjadi lebih rapi, harga lebih terkendali, dan masyarakat tetap mudah mendapatkan LPG subsidi,” ujar Dasco.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari pemerintah daerah. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menegaskan bahwa pihaknya akan terus memastikan ketersediaan LPG subsidi di wilayahnya. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Kantor Wali Kota Denpasar, ia menekankan pentingnya akses mudah bagi masyarakat terhadap LPG 3 kg.

“Kami memastikan stok LPG 3 kg tersedia dengan cukup, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa kendala,” ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti peran Pertamina dalam mendukung distribusi yang lebih baik. Menurutnya, sosialisasi kepada masyarakat sangat diperlukan agar mereka memahami kebijakan baru serta mengetahui lokasi-lokasi resmi penjualan LPG 3 kg.

“Kami berharap Pertamina dapat memastikan ketersediaan stok serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan LPG bersubsidi ini,” tambahnya.

Menanggapi kebijakan ini, Branch Manager Pertamina Denpasar, Zico Aldillah Syahtian, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung kebijakan pemerintah dengan memastikan distribusi berjalan sesuai aturan yang ditetapkan.

“Saat ini, Pertamina mendistribusikan LPG 3 kg ke pangkalan dan sub pangkalan yang terdata. Nantinya, para pengecer akan diarahkan untuk menjadi bagian dari sub pangkalan guna memastikan distribusi lebih efektif dan tepat sasaran,” jelas Zico.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawasi dan mengevaluasi kebijakan ini guna mencegah penyelewengan serta memastikan subsidi LPG 3 kg benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Dengan sistem distribusi yang lebih tertata, harga jual diharapkan tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta tidak terjadi kelangkaan di pasaran.

Masyarakat juga diimbau untuk turut serta mengawasi distribusi gas LPG 3 kg dan segera melaporkan jika menemukan penyimpangan harga atau praktik penimbunan yang merugikan. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, Pertamina, dan masyarakat, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi semua pihak.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas