Tanpa Ribet Daftar, Sekolah Rakyat Percepat Akses Pendidikan Bermutu bagi Anak Rentan

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat strategi pengelolaan investasi nasional melalui berbagai program prioritas yang berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia. Langkah ini dinilai menjadi bagian penting dalam meredam dampak dinamika global, sekaligus memastikan stabilitas sosial-ekonomi jangka panjang. Salah satu implementasi konkret terlihat melalui penguatan program Sekolah Rakyat yang menyasar kelompok masyarakat miskin ekstrem.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menggelar kunjungan jurnalistik ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 7 di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan memperkuat publikasi serta memberikan gambaran langsung mengenai pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor pendidikan.

Direktur Ekosistem Media Kemkomdigi, Farida Dewi Maharani, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut menjadi sarana untuk memastikan transparansi informasi kepada publik.

“Jika pada awal peluncuran masih dalam tahap persiapan, kini Sekolah Rakyat sudah menerima siswa dan menjalankan proses pembelajaran secara aktif. Kami ingin memastikan publik mendapatkan informasi yang komprehensif, termasuk pengalaman langsung dari siswa, guru, hingga orang tua,” ujarnya.

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari investasi sosial pemerintah yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis berbasis asrama. Sejak diluncurkan pada 14 Juli 2025, program ini tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter, penguatan nilai kebangsaan, serta pengembangan keterampilan vokasi.

Dalam kunjungan tersebut, Kemkomdigi juga memfasilitasi dialog antara jurnalis dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, guna memperoleh perspektif menyeluruh terkait implementasi program di lapangan. Selain itu, perhatian juga diberikan pada kesiapan infrastruktur pendukung seperti akses internet yang menjadi elemen penting dalam mendukung pembelajaran digital.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penerimaan siswa Sekolah Rakyat dilakukan secara ketat dan berbasis data terpadu.

“Sesuai arahan Presiden tidak boleh ada titipan. Tidak boleh ada suap menyuap. Tidak boleh ada KKN. Tapi semuanya dijangkau berbasis DTSEN,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa proses penjangkauan calon siswa harus berjalan transparan dan akuntabel, sehingga bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran bagi kelompok desil terbawah.

Dari sisi kualitas pendidikan, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq memastikan dukungan penuh terhadap peningkatan mutu pembelajaran.

“Sekolah Rakyat hadir ditopang oleh guru-guru yang berkualitas agar anak-anak mendapat pembelajaran terbaik,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan melalui unit pelaksana teknis di daerah agar kualitas pendidikan tetap terjaga.

“Kami memastikan program ini berjalan dengan sinergi antar pemerintah yang baik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anak-anak kita,” jelasnya.

Melalui penguatan program seperti Sekolah Rakyat, pemerintah menunjukkan bahwa pengelolaan investasi nasional tidak hanya berfokus pada sektor ekonomi semata, tetapi juga pada pembangunan manusia. Upaya ini diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam menghadapi ketidakpastian global sekaligus mendorong percepatan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

 

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas