Pemerintah Pertegas Penertiban Dapur MBG, Standar Program Diperkuat

Jakarta – Pemerintah menertibkan operasional dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan kualitas, keamanan, dan keberlanjutan pelaksanaannya di seluruh daerah. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen menjaga standar layanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyediaan makanan yang higienis dan bernutrisi.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S Deyang menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan BGN untuk menertibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan MBG tak sesuai petunjuk teknis maupun standar operasional prosedur.

Nanik juga melaporkan ke Presiden bahwa pihaknya terus melakukan suspend atau penutupan sementara untuk SPPG-SPPG yang tidak sesuai juknis, menimbulkan kejadian luar biasa (KLB), termasuk jika ada mitra yang menaikkan harga bahan baku serta memonopoli pemasok demi keuntungan pribadi.

“Presiden memerintahkan agar dapur-dapur yang jelek atau tidak mengikuti juknis ditertibkan,” kata Nanik.

Selain itu, penguatan standar program juga dilakukan melalui peningkatan pengawasan dan evaluasi berkala. Tim pengawas dari pusat dan daerah akan melakukan inspeksi rutin guna memastikan seluruh pihak yang terlibat mematuhi pedoman yang berlaku. Pelanggaran terhadap standar akan dikenakan sanksi tegas, mulai dari peringatan hingga penghentian kerja sama.

Langkah ini juga dibarengi dengan pembinaan kepada pengelola dapur MBG. Pemerintah memberikan pelatihan teknis terkait keamanan pangan, manajemen dapur, serta pemenuhan gizi seimbang. Dengan demikian, penertiban tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan sebanyak 2.162 SPPG. Penutupan sementara tersebut dilakukan terhadap dapur yang belum memenuhi standar, termasuk aspek higiene dan sanitasi.

“Ini yang enggak tertib, belum memenuhi SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) dan lain-lain. Jadi kita terus-menerus melakukan penyempurnaan,” ujarnya.

Zulhas menambahkan sebagian besar dapur yang ditutup berstatus suspend atau penghentian sementara agar dapat melakukan perbaikan. Jika tidak memenuhi ketentuan, maka operasionalnya berpotensi dihentikan permanen.

Diketahui, program MBG sendiri merupakan salah satu inisiatif strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Oleh karena itu, kualitas pelaksanaannya menjadi perhatian utama agar manfaat yang diharapkan dapat tercapai secara optimal.

Pemerintah berharap dengan adanya penertiban dan penguatan standar ini, kepercayaan publik terhadap program MBG semakin meningkat. Selain itu, langkah ini diharapkan mampu menciptakan sistem penyediaan makanan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas