Libur Lebaran, Pemberantasan Korupsi Tetap Jalan

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan tetap menjalankan tugas penindakan terhadap tindak pidana korupsi menjelang Lebaran 2026. Di tengah suasana Ramadan dan persiapan mudik yang identik dengan kelonggaran aktivitas, KPK justru menunjukkan sikap tegas bahwa pemberantasan korupsi tidak mengenal waktu libur.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) akan tetap dilakukan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum. Ia mengingatkan para pejabat negara dan kepala daerah agar tidak memanfaatkan momentum libur sebagai celah untuk melakukan praktik korupsi.

“Jangan berpikir KPK akan lengah karena mendekati masa mudik dan libur Lebaran. Tidak. Kami akan tetap hadir untuk melakukan penindakan apabila masih ada yang bandel melakukan tindak pidana korupsi,” tegas Asep.

Menurutnya, seluruh jajaran penyidik KPK tetap siaga dan menjalankan tugas seperti biasa. Tidak ada kompromi dalam upaya penegakan hukum, bahkan ketika sebagian masyarakat tengah menikmati momen kebersamaan dengan keluarga.

“Jangan berpikir penyidik-penyidiknya nanti mudik semua. Tidak. Rekan-rekan kami juga tetap semangat bekerja, bahkan di hari libur sekalipun,” lanjutnya.

Ketegasan ini bukan tanpa dasar. Sepanjang Ramadan 2026, KPK telah berhasil melaksanakan tiga operasi tangkap tangan yang seluruhnya menyasar kepala daerah. Fakta ini menjadi bukti bahwa praktik korupsi masih terjadi dan membutuhkan pengawasan ketat, tanpa mengenal waktu dan situasi.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, turut mengingatkan seluruh Penyelenggara Negara (PN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga integritas, terutama dalam menghadapi tradisi pemberian hadiah saat hari raya. Ia menegaskan bahwa segala bentuk gratifikasi, termasuk yang dibungkus sebagai Tunjangan Hari Raya (THR), merupakan pelanggaran serius.

“Segala bentuk permintaan dana, hadiah, atau Tunjangan Hari Raya (THR) tersebut bukan hanya melanggar etika, namun merupakan bibit tindak pidana korupsi,” ujar Budi.

Ia menambahkan bahwa tradisi saling memberi di hari raya tidak boleh disalahgunakan sebagai sarana untuk mempengaruhi keputusan atau kebijakan pejabat publik. Integritas aparatur negara harus tetap dijaga demi kepentingan masyarakat luas.

“Terlebih bertujuan mempengaruhi independensi aparatur negara dalam bertugas dan wewenangnya,” imbuhnya.

Budi juga menegaskan pentingnya peran seluruh elemen masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan korupsi. Ia mengajak PN dan ASN untuk menjadi teladan dengan menolak segala bentuk gratifikasi serta menjaga transparansi dalam setiap tindakan.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas