⁠Masuk Board of Peace, Indonesia Pilih Perjuangan Diplomasi dari Dalam

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah diplomasi berani dengan membawa Indonesia resmi bergabung ke dalam Board of Peace (BoP).

Keputusan strategis tersebut bertujuan untuk mengawal stabilitas serta rekonstruksi pasca-konflik di Gaza, Palestina, langsung dari meja perundingan internasional.

Melalui keterlibatan aktif di lembaga rintisan Amerika Serikat itu, Indonesia berkomitmen memastikan hak kemerdekaan Palestina tetap menjadi prioritas utama dunia.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa keanggotaan tersebut merupakan manifestasi strategi diplomasi proaktif.

“Strategi yang beliau (Prabowo) pilih adalah yang disebut dengan strategy from within,” katanya.

“Jadi setelah selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam,” ujar Muhadjir usai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Jakarta.

Ia menambahkan bahwa langkah itu tetap berpijak pada mandat konstitusi.

“Juga tetap berkomitmen kepada tujuan awal, yaitu terciptanya dua negara yang berkoeksistensi damai, yaitu negara merdeka Palestina dan Israel,” tegasnya.

Visi serupa melandasi pandangan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid.

Ia menyebut BoP sebagai satu-satunya forum konkret saat ini untuk mewujudkan perdamaian di tanah Palestina.

“Karena forum untuk melakukan perundingan perdamaian di Palestina dan Gaza, itu satu-satunya hari ini adalah di BoP,” kata Nusron.

Ia menekankan agar publik memberi kesempatan pada upaya tersebut sebelum menghakimi hasilnya.

“Posisi Pak Presiden, bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu,” ucapnya.

“Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu,” tuturnya.

Melengkapi perspektif tersebut, pengamat hubungan internasional Subhan Yusuf menilai keterlibatan itu sebagai langkah taktis menghadapi kebuntuan diplomasi global.

“Yang utamanya adalah Indonesia hadir untuk berperan dalam ‘addressing the elephant in the room’, di tengah masalah yang nyata seperti pendekatan diplomatis terus terhambat,” jelas Subhan.

Ia menekankan bahwa keanggotaan tersebut bukanlah aliansi militer yang mengikat kedaulatan negara.

“BoP bukan aliansi militer seperti NATO. Jadi Indonesia sebagai anggota dari BoP tidak bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri Amerika Serikat,” pungkasnya.

Melalui posisi itu, Indonesia kini memiliki ruang lebih luas untuk menyuarakan keadilan bagi Palestina secara langsung di jantung pengambilan keputusan.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas