Pemerintah Pastikan MBG 3B Prioritaskan Ibu Hamil, Menyusui, dan Balita Non‑PAUD

Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan memprioritaskan kelompok 3B yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non‑PAUD sebagai sasaran utama sebelum memperluas cakupan ke sekolah atau peserta didik lainnya.

Prioritas ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam pencegahan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan generasi muda sejak masa seribu hari pertama kehidupan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menegaskan pentingnya fokus awal tersebut dalam konferensi pers di Jakarta

“Harus saya tekankan di sini karena ada perbedaan pemahaman. Pada saat SPPG baru dibangun, bahkan ada mitra yang aktif langsung membuat kerja sama dengan sekolah. Seharusnya, ketika dapur baru dibangun oleh mitra, yang pertama dicari adalah kelompok rentan ini (balita, ibu hamil, dan ibu menyusui). Ini yang diutamakan,” ujarnya.

Menurut Sony, kebijakan tersebut membedakan Indonesia dari praktik di banyak negara lain yang hanya mengimplementasikan program makan sekolah (school meal).

“Indonesia bukan sekadar school meal, tetapi school meal plus karena memikirkan yang 3B,” tambahnya.

Pemerintah juga melakukan adaptasi pelaksanaan di berbagai daerah sesuai kondisi lokal. Di Bali, misalnya, Koordinator BGN Provinsi Menegaskan bahwa meskipun masa libur panjang berlangsung, distribusi MBG tetap fokus pada penerima manfaat 3B.

“Untuk MBG itu tetap berjalan, tapi berfokus pada penerima manfaat 3B bumil, busui, dan balita saat libur panjang kemarin sampai saat ini,” kata Koordinator BGN Bali, Risca Christina saat ditemui di Jakarta.

Kebijakan prioritas ini juga selaras dengan upaya lintas lembaga pemerintah untuk memperkuat pemenuhan gizi dan kesehatan masyarakat. Menurut data terbaru, MBG telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat sejak peluncurannya, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di berbagai wilayah Indonesia.

Program MBG bagi kelompok 3B bukan sekadar pemberian makanan bergizi, tetapi merupakan investasi strategis dalam kualitas sumber daya manusia Indonesia guna mendukung Indonesia Emas 2045. Pemerintah terus memperkuat koordinasi dan implementasi kebijakan agar distribusi makanan bergizi tepat sasaran, aman, dan efektif.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas