Jelang Ramadan, Pemerintah Siapkan Bantuan Beras dan Minyak Goreng

JAKARTA – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kesejahteraan masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026 dengan menyiapkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng bagi jutaan keluarga di seluruh Indonesia. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan daya beli tetap terjaga sekaligus memperkuat konsumsi domestik pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa bantuan pangan tersebut merupakan stimulus dari sisi permintaan (demand side) yang dirancang untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Pemerintah akan menyalurkan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per keluarga setiap bulan selama dua bulan.

“Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan tenang. Bantuan pangan ini kami siapkan untuk memperluas daya beli sekaligus memperkuat konsumsi domestik,” ujar Airlangga.

Program ini menyasar 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang berada pada desil 1 hingga desil 4 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yaitu kelompok masyarakat sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp11,92 triliun, pemerintah memastikan program berjalan terencana, terukur, dan tepat sasaran.

“Estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp11,92 triliun dan akan mulai disalurkan pada bulan Ramadan. Kami ingin manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Airlangga.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait guna memastikan kelancaran distribusi. Menurutnya, koordinasi yang solid akan mempercepat penyaluran bantuan sehingga masyarakat dapat menerima haknya tepat waktu.

“Kolaborasi lintas kementerian dan dukungan pemerintah daerah menjadi kunci agar bantuan ini tersalurkan secara optimal,” tegasnya.

Selain bantuan pangan, pemerintah turut meluncurkan stimulus ekonomi berupa diskon tarif transportasi selama periode mudik Lebaran 2026 dengan total anggaran Rp911,16 miliar yang bersumber dari APBN dan non-APBN. Kebijakan ini diberikan untuk berbagai moda transportasi guna mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi daerah.

Untuk angkutan kereta api, PT Kereta Api Indonesia (KAI) memberikan potongan tarif 30 persen pada periode 14–29 Maret 2026 dengan target sekitar 1,2 juta penumpang. Sementara itu, angkutan laut melalui PT Pelni juga memberikan diskon 30 persen dari tarif dasar pada periode 11 Maret hingga 5 April 2026 dengan target 445.000 penumpang.

Pemerintah optimistis rangkaian stimulus tersebut akan memperkuat perputaran ekonomi nasional selama Ramadan dan Idulfitri. Momentum Lebaran secara konsisten menjadi penggerak utama konsumsi dan mobilitas masyarakat, sehingga kebijakan yang responsif dan terarah diyakini mampu menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas