Presiden Prabowo Prioritaskan Revitalisasi Sekolah, Fokus 3T dan Sarpras Kritis

JAKARTA – Program revitalisasi sekolah kini menjadi salah satu prioritas nasional pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh Indonesia. Fokus utama diarahkan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta sekolah-sekolah dengan kondisi sarana dan prasarana yang dinilai kritis.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan di bidang pendidikan dengan menambah jumlah sekolah yang mendapatkan jatah renovasi sebanyak 60ribu sekolah di 2026. Angka itu melonjak tajam dari rencana awal dalam APBN yang semula hanya 11.700 sekolah. Dengan tambahan ini, total target pemerintah mencapai 71.700 sekolah.

Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad menyatakan dukungannya atas instruksi Presiden Prabowo terebut. Ia menilai, kebijakan itu menjawab kebutuhan nyata kondisi pendidikan di lapangan.

“Kita tidak bisa menutup mata, masih banyak gedung sekolah yang rusak, bahkan membahayakan keselamatan siswa dan guru,” tegas Habib Syarief.

Ia mengungkapkan, sarana prasarana adalah fondasi utama pendidikan. Mustahil untuk mencetak generasi unggul jika proses belajar mengajar dilakukan di bawah atap yang bocor atau lantai yang retak.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya transparansi dan pemerataan, terutama bagi sekolah-sekolah di daerah 3T yang sering kali luput dari perhatian pusat. “Komisi X akan terus mengawal agar program ini tepat sasaran. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa,” imbuhnya.

Pada 19 Januari 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sudah meresmikan delapan sekolah hasil program revitalisasi satuan Pendidikan di wilayah 3T yakni Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Peresmian ini sekaligus membuktikan komitmen pemerintah bahwa program ini dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat menerangkan, Pulau Sebatik merupakan salah satu pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

“Salah satu komponen penting adalah tersedianya sarana pendidikan yang memadai, yang memenuhi syarat-syarat terciptanya sekolah yang aman, nyaman serta mendukung pembelajaran yang efektif,” kata Atip.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas