UMKM Didorong Naik Kelas Hadapi 2026, Pemerintah Fokus Penguatan Kapasitas dan Digitalisasi

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2026. Melalui penguatan kapasitas usaha dan percepatan digitalisasi, UMKM didorong untuk naik kelas agar semakin berdaya saing, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam ekosistem ekonomi formal.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan, sektor UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dengan sumbangan sekitar 55–60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) serta menyerap hingga 95 persen tenaga kerja. Meski demikian, tantangan besar masih dihadapi, terutama dominasi tenaga kerja UMKM di sektor informal.

“Sebagian besar tenaga kerja UMKM masih berada di sektor informal. Ini menjadi tugas pemerintah untuk mendorong transformasi ke sektor formal agar perlindungan dan jaminan sosial mereka lebih berkelanjutan,” ujar Maman.

Menurut Maman, persoalan utama lainnya adalah belum terintegrasinya data UMKM antarinstansi, sehingga kebijakan sering kali berjalan tidak optimal. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian UMKM tengah membangun sistem data terpadu berbasis digital bernama Sapa UMKM yang ditargetkan beroperasi penuh pada Desember mendatang.

“Melalui sistem ini, seluruh data UMKM akan terhubung dan diperbarui setiap hari, sehingga kebijakan pemerintah bisa lebih terukur dan tepat sasaran,” katanya.

Penguatan digitalisasi tersebut dibarengi dengan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya untuk mempercepat proses perizinan dan sertifikasi usaha. Sertifikasi dinilai menjadi kunci peningkatan daya saing UMKM di pasar nasional maupun global.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik menyampaikan bahwa sepanjang 2025 pemerintah mencatat capaian strategis yang menjadi fondasi kuat untuk akselerasi UMKM pada 2026. Hingga akhir 2025, lebih dari 14,66 juta UMKM berhasil bertransformasi dari sektor informal ke formal. Selain itu, 6,5 juta produk UMKM telah mengantongi sertifikasi halal dan lebih dari 1 juta usaha mikro memperoleh sertifikat SNI.

Dari sisi pembiayaan, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp257,9 triliun dengan penyaluran ke sektor produksi sebesar 60,8 persen. Penyaluran tersebut berpotensi menciptakan hingga 11,6 juta lapangan kerja.

Memasuki 2026, pemerintah memastikan akselerasi kebijakan akan terus diperkuat melalui pengembangan kapasitas usaha, perluasan pembiayaan produktif, digitalisasi pemasaran, serta penguatan kemitraan dan rantai pasok.

“Pendekatan terintegrasi akan terus kami dorong agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh naik kelas dan menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Riza.

 

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas