Sosialisasi KUHAP Baru Dijalankan untuk Memastikan Penegakan Hukum Berkeadilan

Jakarta – Pemerintah mulai menjalankan sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru sebagai bagian dari upaya pembaruan sistem hukum nasional. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat memahami substansi perubahan regulasi yang menekankan prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta kepastian hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa sosialisasi KUHAP baru menjadi tahapan krusial sebelum implementasi penuh di lapangan. Pemerintah ingin memastikan bahwa perubahan norma dan prosedur hukum acara pidana dapat dipahami secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda.

Ia menegaskan bahwa KUHAP baru dirancang untuk memperkuat perlindungan hak warga negara tanpa mengurangi efektivitas penegakan hukum.

“Sosialisasi ini penting agar seluruh aparat memiliki pemahaman yang sama sehingga penegakan hukum berjalan adil, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Lebih lanjut, Supratman menjelaskan bahwa pembaruan KUHAP merupakan bagian dari agenda reformasi hukum nasional yang sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat supremasi hukum. Melalui regulasi yang lebih adaptif dan berkeadilan, pemerintah berharap kepercayaan publik terhadap sistem hukum semakin meningkat dan proses hukum dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, katanya.

Dari sisi aparat penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan kesiapan mendukung penerapan KUHAP baru melalui penyesuaian prosedur dan peningkatan kapasitas personel.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa institusinya siap mengikuti arah kebijakan pemerintah dan memastikan setiap anggota memahami perubahan hukum acara pidana secara komprehensif.

“Polri siap menyesuaikan langkah dan prosedur agar penerapan KUHAP baru benar-benar mencerminkan keadilan dan perlindungan hak masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah menilai sosialisasi KUHAP baru sebagai fondasi penting untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang modern, berimbang, dan berorientasi pada keadilan substantif. Dengan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, implementasi KUHAP baru diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik serta memastikan penegakan hukum berjalan lebih profesional dan berkeadilan.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas