Pemulihan Infrastruktur Aceh Dipuji, Warga Serukan Jaga Persatuan Tanpa GAM

Aceh Tamiang – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, telah memasuki tahap percepatan rekonstruksi. Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan menjadi prioritas utama untuk mendukung pemulihan aktivitas masyarakat.

“Setelah tanggap darurat bencana, tentunya yang terdepan adalah urusan reskonstruksi. Artinya, infrastruktur akan sangat dominan,” kata Menko AHY.

Menko AHY menekankan pentingnya percepatan pengerahan alat berat ke titik-titik paling prioritas guna mempercepat pekerjaan konstruksi. Ia menyebutkan, pemulihan akses jalan dan jembatan sangat menentukan kelancaran distribusi logistik serta mobilitas warga.

Di kesempatan berbeda, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi Presiden kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana. Tidak hanya itu, Mensesneg turut mengajak masyarakat untuk menyambut tahun baru 2026 dengan penuh optimisme.

“Sekali lagi beliau [Presiden Prabowo] menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras, relawan, masyarakat semuanya. Semoga di tahun baru ini kita bisa hadapi semua masalah ini, semua cobaan ini supaya kita kembali dapat menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Di tengah proses pemulihan tersebut, sejumlah pihak mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas dan persatuan masyarakat Aceh.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh agenda yang dapat memecah belah. Ia menegaskan, fokus utama saat ini adalah mempercepat pemulihan dan membangkitkan kembali perekonomian Aceh pascabencana.

Sementara itu, Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Muh. Zulhamdi Suhafid, mengecam pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di tengah situasi bencana. Ia menilai aksi tersebut sebagai bentuk provokasi yang berpotensi mengganggu persatuan nasional.

“Ini bukan soal sebuah bendera yang berkibar, ini soal harga diri bangsa. Pengibaran bendera GAM adalah ancaman kedaulatan. Negara tidak boleh diam,” tegas Zulhamdi.

Ia mengingatkan bahwa isu separatisme bukan persoalan sepele dan dapat membuka kembali luka konflik masa lalu di Aceh.

“Persatuan Indonesia harga mati. Aceh adalah bagian sah dari NKRI,” pungkasnya.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas