JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat sinergitas nasional dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera. Langkah terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, serta partisipasi masyarakat ini menjadi wujud nyata kehadiran negara sekaligus simbol kuat solidaritas nasional dalam menghadapi tantangan bersama.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menangani dampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara serius, terencana, dan terukur. Presiden menyampaikan bahwa negara memiliki kapasitas yang kuat untuk menangani dampak bencana tanpa harus menetapkan status bencana nasional, namun tetap menjadikannya sebagai prioritas utama pemerintah.

“Kita sebagai bangsa dan negara mampu menghadapi ini. Tidak perlu menyatakan bencana nasional, tetapi ini kita pandang sebagai persoalan yang sangat serius dan harus ditangani dengan sungguh-sungguh,” ujar Presiden Prabowo saat memimpin rapat bersama jajaran kabinet di Kabupaten Aceh Tamiang.

Presiden menekankan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran yang besar serta mengerahkan seluruh unsur Kabinet Merah Putih untuk bekerja langsung di lapangan. Penanganan darurat dan pemulihan pascabencana dilakukan secara paralel agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Menurut Presiden, percepatan pemulihan layanan dasar menjadi fokus utama agar aktivitas sosial dan ekonomi warga dapat kembali berjalan.

“Kita kerahkan semua kekuatan negara. Menteri-menteri turun langsung ke lapangan untuk memastikan penanganan berjalan dan rakyat terbantu,” kata Presiden Prabowo.

Komitmen tersebut diperkuat dengan langkah nyata Presiden yang tetap berada di lokasi bencana pada malam pergantian tahun serta menggelar rapat terbatas pada hari pertama Tahun Baru 2026. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah tetap bekerja tanpa mengenal waktu demi memastikan pemulihan berjalan sesuai rencana.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menunjukkan hasil yang nyata. Ia menyebut percepatan pemulihan terus dilakukan di 52 kabupaten dan kota terdampak, dengan kemajuan signifikan di sebagian besar wilayah.

“Berkat kerja keras dan kolaborasi semua pihak, pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan perkembangan yang sangat positif,” ujar Tito.

Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah memobilisasi TNI dan Polri dalam pembersihan sisa banjir dan longsor, serta mengirim lebih dari 1.000 praja IPDN guna membantu menghidupkan kembali layanan pemerintahan dan publik di daerah terdampak.