Pemerintah Dorong Peran Danantara Dalam Pengembangan KEK Indonesia Timur

JAKARTA – Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mendorong Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk ikut serta dalam proyek pengembangan KEK di kawasan Indonesia Timur.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberi arahan agar Danantara dapat ikut membantu pendanaan KEK, terutama yang berlokasi di kawasan timur Indonesia.

“Waktu itu ada instruksi dari Bapak Presiden untuk membantu, khususnya KEK-KEK yang ada di Indonesia Timur. Memang ada sedikit permasalahan karena aksesibilitas ke sana agak susah, baik dari sisi transportasi maupun infrastruktur,” ujar Edwin.

Ia menambahkan, dukungan dari Danantara diharapkan dapat mempercepat pengembangan kawasan sehingga aktivitas ekonomi KEK di Indonesia Timur dapat terus bertumbuh.

Edwin menegaskan bahwa realisasi skema tersebut masih membutuhkan pembahasan lanjutan antara Danantara dan berbagai kementerian serta lembaga terkait.

“Ini masih perlu pembahasan yang lebih mendalam, karena kemarin baru ada arahan. Jadi perlu ada diskusi bersama lagi antara Danantara dan kementerian/lembaga terkait,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu mengatakan akan ada penambahan 6 kawasan ekonomi khusus (KEK) baru dengan potensi investasi hingga Rp300 triliun.

“Special economic zone (KEK) ini, sampai tahun 2025, kita sudah mempunyai 25 (KEK). Dan, tahun depan, mudah-mudahan bisa bertambah enam lagi akan menjadi 31 (KEK),” kata Todotua.

Todotua menambahkan bahwa masing-masing KEK mempunyai fokus pengembangan yang berbeda.

“Dalam semua realisasi KEK ini masing-masing memiliki speciality-nya, ada untuk industrialisasi, kesehatan, digital, tourism, dan lain-lain,” tuturnya.

Pemerintah, lanjutnya, terus memperkuat strategi pengelolaan kawasan, termasuk konsolidasi kebijakan serta pemberian fasilitas.

“Tentunya, dengan strategi kawasan ini kita, pemerintah dalam investasi bagaimana bisa mengonsolidasikan mengenai perizinan, strategi regulasi, insentif fiskal dan nonfiskal,” ujarnya.

Ia juga berharap tambahan KEK nantinya dapat meningkatkan realisasi investasi nasional, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perekonomian negara.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas