Target Swasembada Pangan Buka Peluang Pertumbuhan Ekonomi Nasional

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat komitmen menuju swasembada pangan sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai program strategis yang dijalankan Kementerian Pertanian serta ketersediaan stok beras nasional yang memadai menjadi indikator kuat bahwa Indonesia berada di jalur tepat untuk mencapai kemandirian pangan sekaligus memperluas peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa prioritas Kementerian Pertanian pada 2026 diarahkan untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan melalui peningkatan produksi di seluruh lini. Program strategis ini meliputi cetak sawah baru, optimalisasi lahan, penguatan irigasi, pembangunan jalan usaha tani, serta penyediaan benih unggul dan alsintan untuk meningkatkan efisiensi produksi.

“Untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan, rencana program prioritas Kementerian Pertanian tahun 2026 difokuskan pada peningkatan produksi padi, jagung, dan komoditas strategis lainnya,” ujar Amran.

Dijelaskannya, target produksi beras pada 2026 diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, disertai peningkatan signifikan pada komoditas lain seperti jagung, cabai, bawang merah, tebu, dan berbagai produk perkebunan strategis. Penguatan kapasitas produksi diikuti dengan hilirisasi komoditas dinilai mampu menciptakan nilai tambah dan membuka peluang investasi pada sektor pertanian.

“Revitalisasi pabrik pupuk telah menurunkan harga pupuk subsidi hingga 20 persen dan menambah volume ketersediaan sebanyak 700 ribu ton, sehingga memperkuat fondasi peningkatan produksi petani,” jelasnya.

Indikator kuat menuju swasembada pangan juga terlihat dari ketersediaan stok beras nasional yang mencapai 3,8 juta ton di gudang Perum Bulog. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa jumlah tersebut lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional, sehingga Indonesia tidak perlu melakukan impor. “Masyarakat tidak perlu bimbang dan ragu bahwa stok beras mencukupi dan tidak perlu adanya impor. Petani Indonesia semakin hebat dan teknologinya semakin maju sehingga hasil produksinya meningkat,” katanya.

Rizal juga menyampaikan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan impor beras sejalan dengan meningkatnya produksi beras nasional yang diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton sepanjang 2025.

“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Kenaikan produksi sebesar 13,54 persen dibanding tahun sebelumnya menunjukkan perkembangan signifikan pada sektor pertanian,” tutur Rizal.

Pemerintah optimistis langkah konsolidasi program dan penguatan infrastruktur pertanian akan menjadi motor penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas