KUHAP Baru Berikan Kepastian Hukum Perkuat Hak Masyarakat Dalam Mencari Keadilan

JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disambut positif berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) yang menilai KUHAP baru memberikan kepastian hukum yang lebih kuat sekaligus memperkuat hak masyarakat dalam mencari keadilan.

Ketua Umum PERADI SAI, Harry Ponto, mengatakan hadirnya KUHAP baru merupakan langkah monumental dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia. Ia menilai, advokat kini secara tegas diakui sebagai penegak hukum yang memperoleh perlindungan dalam menjalankan profesinya.

“RUU KUHAP ini merupakan langkah luar biasa. Sekarang advokat tegas dinyatakan sebagai penegak hukum yang dilindungi oleh undang-undang dalam menjalankan tugas profesinya,” tegasnya usai RDP dengan Komisi III DPR RI.

Harry mengungkapkan bahwa KUHAP baru memberikan imunitas bagi advokat selama menjalankan tugas secara profesional dan beritikad baik. Dengan perlindungan tersebut, advokat tidak dapat dituntut pidana maupun perdata ketika membela klien. Lebih

“Ini langkah penting untuk memastikan pendampingan hukum berlangsung transparan dan adil,” kata Harry.

KUHAP baru juga membuka ruang bagi advokat untuk mengakses rekaman CCTV sebagai alat pembelaan, yang sebelumnya akses ini sepenuhnya berada di tangan penyidik.

“kebijakan tersebut memastikan proses hukum berjalan lebih objektif dan akuntabel,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa KUHAP baru akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026 beriringan dengan berlakunya KUHP. Ia memastikan masa transisi masih cukup untuk mempersiapkan implementasi kedua regulasi tersebut.

“Sekarang KUHAP-nya juga sudah siap. Jadi otomatis dua hal ini, hukum materiil dan formilnya, sudah berjalan selaras,” jelasnya.

Senada, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, sejalan dengan pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru, Komisi III DPR dan pemerintah juga memulai pembahasan RUU Penyesuaian Pidana.

“RUU ini diperlukan agar seluruh ketentuan pidana dalam undang-undang sektoral, peraturan daerah, dan KUHP memiliki konsistensi dan keselarasan. Seluruh fraksi di Komisi III sepakat RUU tersebut dibahas lebih lanjut,” ucapnya.

Dengan berbagai pembaruan tersebut, pemerintah dan DPR berharap tercipta sistem peradilan pidana yang modern, terpadu, dan berkeadilan. Sejumlah elemen akan mengawal implementasi KUHAP baru demi terwujudnya proses hukum yang profesional, transparan, dan berpihak pada keadilan masyarakat.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas