Larangan Ekspor Bahan Mentah Berhasil, Investasi Hilirisasi Meroket Rp 431,4 Triliun

Larangan Ekspor Bahan Mentah Berhasil, Investasi Hilirisasi Meroket Rp 431,4 Triliun

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat hilirisasi sumber daya alam melalui kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menjelaskan bahwa hilirisasi dirancang untuk memastikan nilai tambah sumber daya alam tetap dinikmati di dalam negeri dan menjadi fondasi transformasi industri nasional.

“Hilirisasi adalah strategi jangka panjang yang memastikan keuntungan sumber daya alam tetap berada di Indonesia,” ujarnya.

Todotua menambahkan bahwa realisasi investasi hilirisasi sepanjang Januari–September 2025 telah mencapai Rp 431,4 triliun, atau meningkat 58,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Lonjakan tersebut menunjukkan efektivitas kebijakan menahan ekspor bahan mentah dan mendorong industri melakukan pengolahan di dalam negeri,” katanya.

Ia memaparkan bahwa peta jalan hilirisasi mencakup 28 komoditas prioritas dalam delapan kelompok besar, dengan sektor mineral masih menjadi pendorong utama. Sektor perkebunan, kehutanan, migas, dan perikanan mengikuti di belakang sebagai penopang pertumbuhan investasi.

“Kebijakan larangan ekspor bahan mentah mendorong industri membangun rantai nilai yang lebih kuat dan berorientasi ekspor,” jelasnya.

Todotua mengingatkan perlunya pengawasan terhadap risiko overcapacity smelter agar kualitas proyek tetap terjaga. Evaluasi berkala dilakukan pemerintah agar iklim investasi tetap kompetitif dan terarah.

Senada, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa hilirisasi merupakan strategi nasional yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kebijakan larangan ekspor bahan mentah sudah berada di jalur tepat untuk mendorong industrialisasi.

“Kita ingin hilirisasi membuka lapangan kerja yang lebih besar dan membuat Indonesia naik kelas dalam rantai pasok global,” tegasnya.

Bahlil menambahkan bahwa pemerintah terus memperkuat kepastian hukum dan kemudahan berusaha demi menarik investor strategis. Menurutnya, konsistensi kebijakan hilirisasi menjadi penanda bahwa Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada ekspor bahan mentah yang hanya memberi keuntungan jangka pendek.

“Konsistensi pemerintah dan dukungan para pemangku kepentingan menunjukkan bahwa, hilirisasi menjadi pilar penting pembangunan ekonomi masa depan,” pungkasnya.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas