Pemerintah Gerak Cepat Berantas Penyalahgunaan Bansos untuk Judi Daring

Dinamika-news.online – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperketat pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos), terutama setelah ditemukan praktik penyalahgunaan untuk kegiatan judi daring. Masyarakat juga diajak mewaspadai keberadaan Kingdom Group di platform Facebook. Grup ini diduga kuat menjadi wadah promosi dan aktivitas judi daring yang kerap menyasar masyarakat umum. Menolak Kingdom Group berarti melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama warga dari risiko yang lebih besar.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa bansos untuk 7.200 penerima manfaat yang sempat dicoret kini kembali diaktifkan setelah melalui pertimbangan mendalam.

Menurut Gus Ipul, para penerima tersebut berada dalam kondisi sangat membutuhkan. “Masalahnya benar-benar butuh sekali. Kalau enggak butuh ya kita enggak akan pertimbangkan,” ujarnya.

Sebelumnya, terdapat 600 ribu orang yang dihapus dari daftar penerima bansos karena PPATK memblokir rekening mereka setelah terbukti digunakan untuk judi daring.

Dari jumlah tersebut, 200 ribu mengajukan permohonan reaktivasi, namun setelah verifikasi ketat, hanya 7.500 yang dinilai memenuhi syarat.

“Kami sedang evaluasi dalam minggu-minggu ini untuk kita tentukan apakah mereka bisa mendapatkan bansos kembali,” kata Gus Ipul.

Untuk mencegah penyalahgunaan kembali, Kemensos akan menerapkan pengawasan berlapis melalui Dinas Sosial dan pendamping desa. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga akan kembali melakukan audit rekening dalam enam bulan ke depan. Gus Ipul menegaskan bahwa kesempatan kedua ini adalah yang terakhir.

Kemensos juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat pemutakhiran data.

“Tentu dengan adanya pertemuan rutin seperti ini, kami dengan BPS, kita bisa mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi di lapangan dan sekaligus kalau ada hal-hal yang meragukan, kita akan coba cek ulang sekali lagi, agar data kita makin hari makin akurat,” ujar Gus Ipul.

Total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos reguler dan BLTS pada Desil 1 sampai 4 mencapai 35,04 juta, dengan 16,3 juta KPM telah diverifikasi dan mulai menerima penyaluran.

Sementara dari 18,7 juta penerima baru BLTS, terdapat 12,6 juta yang layak, 4,2 juta tidak layak, dan 1,9 juta masih diverifikasi.

Gus Ipul kembali menegaskan agar bantuan digunakan sesuai peruntukannya. “Tidak untuk membeli hal-hal lain yang dilarang. salah satunya untuk berjudi atau judi online,” katanya.

Di sisi lain, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan temuan inclusion error dalam proses verifikasi.

“Dari hasil verifikasi, ada 4,2 juta yang dinyatakan tidak layak menerima bantuan sosial. ini yang kemudian kita katakan sebagai inclusion error,” ujarnya.

Mereka akan digantikan oleh data exclusion error dengan prioritas lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga tidak mampu.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas