Hentikan Provokasi, Hormati Keputusan Negara Soal Gelar Pahlawan Soeharto

JAKARTA — Pemerintah resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Jenderal Besar H.M. Soeharto, pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025, di Istana Negara, Jakarta.

Penganugerahan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025 dan menjadi salah satu bentuk penghormatan negara atas jasa Soeharto dalam mempertahankan kemerdekaan serta membangun fondasi ekonomi nasional.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pentingnya menjaga stabilitas dan persatuan di tengah beragam reaksi publik terhadap keputusan tersebut.

“Mari kita wujudkan nilai perjuangan dengan menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa tantangan bangsa saat ini bukan lagi perang fisik, melainkan menjaga persatuan di tengah arus digitalisasi dan perbedaan pandangan.

“Pahlawan masa kini adalah mereka yang mampu menjaga kedamaian, menebarkan kebaikan, serta memperkuat semangat gotong royong di lingkungan masing-masing,” tambahnya.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menegaskan kesiapan aparat keamanan dalam menjaga situasi nasional tetap kondusif.

“Kami telah menyiapkan langkah antisipatif agar situasi tetap aman dan damai. Namun yang terpenting adalah peran aktif masyarakat dalam menolak provokasi dan menyebarkan pesan persaudaraan,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan semangat Hari Pahlawan sebagai momentum memperkuat persatuan dan menjaga keutuhan NKRI.

“Mari bersama menjaga kondusivitas, menghormati jasa para pahlawan, dan melanjutkan perjuangan mereka dengan menjaga keamanan serta persaudaraan di masyarakat,” tegasnya.

Dukungan terhadap penganugerahan gelar tersebut datang dari berbagai kalangan, termasuk organisasi Islam besar seperti Muhammadiyah.

Dr. Makroen Sanjaya, Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, menilai Soeharto sebagai tokoh penting dalam sejarah bangsa.

Ia menyebut keterlibatan Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 serta keberhasilannya dalam program Repelita dan swasembada beras sebagai warisan nyata pembangunan nasional.

Pemerintah menyerukan seluruh masyarakat untuk menghormati keputusan negara, menjaga ketenangan, dan menolak segala bentuk provokasi yang dapat mengganggu keamanan serta persatuan bangsa.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas