Presiden Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Cegah Pekerja dari PHK

JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Dalam waktu dekat, Presiden akan mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Pekerja Nasional (DKPN) beserta Satuan Tugas (Satgas) PHK sebagai langkah strategis mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan memperkuat jaring perlindungan sosial bagi pekerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengungkapkan bahwa keputusan presiden mengenai pembentukan DKPN telah rampung dan hanya tinggal diumumkan.

“Format dan struktur DKPN sudah disiapkan, tinggal menunggu waktu pengumuman resmi dari Presiden. Kemungkinan besar akan dilakukan dalam waktu dekat,” ujar Andi Gani.

Menurut Andi Gani, pembentukan lembaga baru ini merupakan bentuk nyata perhatian Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan pekerja. DKPN akan menjadi lembaga setingkat kementerian yang memiliki kekuatan hukum dalam mengatur berbagai aspek kesejahteraan buruh, seperti pengupahan, perumahan, hingga pendidikan.

“Presiden ingin buruh memiliki wadah resmi yang kuat dan dapat berperan langsung dalam menentukan arah kebijakan yang berpihak kepada pekerja,” tegasnya.

Setelah DKPN terbentuk, pemerintah juga akan segera mengumumkan pembentukan Satgas PHK yang berfungsi menekan angka pemutusan hubungan kerja serta mempercepat penyerapan tenaga kerja baru.

“DKPN akan menjadi lembaga yang membentuk Satgas PHK. Nantinya, Satgas ini dipimpin oleh sosok yang memiliki kapasitas luar biasa, seorang tokoh sipil dengan jabatan tinggi di pemerintahan,” kata Andi Gani.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai pembentukan DKPN dan Satgas PHK merupakan langkah progresif Presiden Prabowo dalam memperkuat kebijakan ketenagakerjaan nasional.

“Kedua lembaga ini akan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan buruh Indonesia dan memberikan masukan langsung kepada Presiden dalam pengambilan keputusan strategis,” ujar Said Iqbal.

Ia menjelaskan, DKPN akan memiliki struktur Dewan Penasehat dan Dewan Pelaksana yang terdiri dari unsur serikat pekerja dan akademisi.

“Tidak ada unsur pengusaha di dalamnya, karena fokus DKPN murni pada kesejahteraan buruh. Kami juga telah memberikan masukan terkait figur yang akan memimpin lembaga ini, tentunya yang memahami persoalan ketenagakerjaan secara komprehensif,” tambahnya.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas