Pemerintah Tingkatkan Pengawasan dalam Penanganan Tambang Illegal

Nusa Tenggara Barat – Pemerintah terus memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di sekitar kawasan wisata Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Langkah ini merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan, mencegah kerugian negara, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai aturan hukum.

Ketua Satuan Tugas Pencegahan Wilayah V KPK, Dian Patria mengungkapkan adanya aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat. Kegiatan tersebut tergolong besar dengan kapasitas produksi mencapai tiga kilogram emas per hari atau setara 3.000 gram.

“Ini adanya di Lombok, Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat. Ini tambang ilegal, tambang emas, 3 kg satu hari,” ungkap Dian.

Ia menegaskan, pihaknya telah meninjau langsung lokasi tersebut dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) untuk menindaklanjutinya.

“Namun memang tidak mudah menegakkan hukum di sini, sangat tidak mudah dan kasus seperti ini banyak,” tambahnya.

Temuan tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menyampaikan apresiasi kepada KPK atas dukungan dan sinerginya dalam mengungkap praktik tambang ilegal di wilayah sekitar Mandalika. Kegiatan pertambangan tanpa izin dikawasan hutan atau konservasi, merupakan pelanggaran berat yang harus ditindak tegas.

“Pertambangan tanpa izin dilarang keras, terlebih jika memasuki atau berdampak pada kawasan hutan dan kawasan konservasi. Kami menerapkan instrumen administratif, perdata, dan pidana sesuai aturan,” tegas Dwi.

Sementara itu, Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra), Aswin Bangun, menuturkan bahwa telah kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam mencegah dan menertibkan tambang ilegal.

“Kita sudah bekerjasama dan mengambil langkah awal dengan memasang papan peringatan dan melakukan koordinasi lintas instansi untuk memastikan pengawasan di lapangan berjalan efektif,” tuturnya.

Upaya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tambang ilegal menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga sumber daya alam Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu menekan praktik tambang ilegal yang merugikan negara sekaligus memperkuat tata kelola pertambangan nasional menuju pembangunan berkelanjutan.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas