Satu Tahun Prabowo-Gibran, Program MBG Diperkuat Lewat Konsolidasi Nasional

Jakarta – Menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran (Pragib), Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat konsolidasi regional untuk memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan telah berlangsung di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan koordinasi pusat–daerah.

Sebanyak 8.000 peserta hadir, terdiri dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ahli gizi, mitra pelaksana, serta yayasan dari Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Para kepala daerah dari ketiga provinsi juga turut serta untuk memastikan percepatan pelaksanaan rapid test, sanitasi, dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di seluruh SPPG.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa konsolidasi ini menjadi langkah strategis untuk menjaga kualitas implementasi MBG di tahun pertama pemerintahan Pragib.

“Kami ingin tata kelola makan bergizi terus diperkuat, pengawasan ditingkatkan, dan kualitas produksi makanan terjaga agar menu yang disajikan benar-benar aman dan seimbang gizinya,” kata Dadan.

Ia menjelaskan, pengadaan alat rapid test kini telah berjalan dengan dukungan 10 hingga 12 vendor. Selain itu, BGN melibatkan 5.000 juru masak profesional dari Indonesian Chef Association untuk pendampingan langsung di lapangan, mulai dari bahan baku hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Dadan juga menekankan pentingnya pengawasan terpadu antarwilayah. Menurutnya, pelaksanaan program di lapangan membutuhkan kontrol dan evaluasi menyeluruh untuk menghindari masalah produksi maupun distribusi.

“Pelaksanaan harus menghasilkan efek positif bagi anak-anak Indonesia, mulai dari usia dini hingga remaja,” ujarnya.

Sebagai penguatan standar kebersihan dan keamanan pangan, BGN telah menginstruksikan seluruh SPPG agar membuka diri terhadap inspeksi dan monitoring dari pemerintah daerah. Mereka juga diwajibkan segera melengkapi SLHS dalam waktu satu bulan.

Dukungan terhadap pelaksanaan MBG juga datang dari pemerintah daerah. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin bersama Sekda Kota Bogor Denny Mulyadi hadir langsung dalam rapat konsolidasi tersebut. Program baik seperti ini jangan sampai terganggu hanya karena masalah teknis atau SOP yang belum maksimal.

“Program MBG adalah program pemerintah pusat, dan kami di daerah seratus persen mendukung. Pemerintah daerah wajib hadir mengawalnya,” tutur Jenal Mutaqin.

Melalui konsolidasi ini, BGN menargetkan penguatan koordinasi, peningkatan pengawasan, dan percepatan pemenuhan standar sebelum evaluasi tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran. Program MBG diharapkan semakin adaptif, berkualitas, dan memberi kontribusi nyata bagi pembangunan sumber daya manusia.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas