Jelang Satu Tahun Pragib, Pemerintah Pastikan Efisiensi Anggaran 2026 Secara Optimal

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan pentingnya efisiensi anggaran di seluruh pemerintah daerah menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Pragib).

Ia menekankan bahwa setiap daerah harus menghentikan pemborosan, terutama pada kegiatan seremonial dan pengeluaran birokrasi yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

“Pemerintah daerah harus menyesuaikan diri dengan melakukan penghematan, terutama untuk belanja-belanja birokrasi,” ujar Tito di Jakarta Barat.

Menurutnya, tahun anggaran 2026 akan menjadi momentum penting untuk memastikan tata kelola keuangan publik berjalan lebih efisien dan produktif.

“Mohon maaf, ini harus dikurangi. Banyak daerah yang bisa melakukan efisiensi dan hasilnya lebih efektif,” tegasnya.

Mendagri meminta setiap pemerintah daerah melakukan simulasi efisiensi sebelum bereaksi terhadap penurunan transfer fiskal dari pusat. Ia menekankan agar daerah tidak langsung panik melihat angka TKD (Transfer ke Daerah) menurun, melainkan terlebih dahulu meninjau pos-pos belanja yang bisa dirasionalisasi tanpa mengganggu pelayanan publik.

“Jangan langsung reaktif melihat angka turun. Lakukan exercise dulu. Lihat pos-pos belanja birokrasi, perjalanan dinas, rapat, dan konsumsi. Banyak yang sebenarnya bisa dikurangi tanpa mengganggu kinerja,” katanya.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 akan dilakukan secara optimal namun dengan pendekatan berbeda dibandingkan masa sebelumnya.

“Jadi efisiensinya adalah yang ada dipastikan dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya, tepat waktu, dan nggak dikorup,” tegas Purbaya.

Menurutnya, efisiensi bukan berarti menahan belanja, tetapi memastikan uang negara tidak menganggur. Ia menjelaskan bahwa realokasi dilakukan bukan untuk menambah anggaran, melainkan menempatkannya pada pos yang lebih produktif.

“Saya bukan spending free, efisiensi saya nggak motong (anggaran). Anggarannya sama seperti yang kemarin. Tapi impact-nya akan beda kalau kita pintar me-manage uang. Ini cash management,” jelasnya.

Langkah efisiensi anggaran ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan penghematan hingga Rp306,69 triliun pada 2025 dari pemangkasan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun dan penyesuaian alokasi TKD sebesar Rp50,59 triliun.

Kebijakan efisiensi tahun 2026 ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal dan memastikan anggaran negara digunakan secara produktif, transparan, dan berkeadilan.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas