10 Ribu SPPG Percepat Perluasan Jangkauan MBG

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat hingga saat ini telah berdiri sebanyak 10.681 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur khusus untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jumlah tersebut menjadi tonggak penting dalam mempercepat perluasan jangkauan MBG di seluruh Indonesia, sekaligus menunjukkan komitmen kuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam peningkatan gizi nasional.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan seluruh fasilitas SPPG dibangun sepenuhnya melalui kontribusi para mitra tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa sinergi pemerintah dan dunia usaha mampu mendorong kemandirian pembangunan nasional di sektor gizi.

“Sebanyak 10.681 SPPG yang telah beroperasi saat ini sepenuhnya dibangun dari kontribusi para mitra, tanpa satu pun menggunakan dana APBN. Semangat gotong royong dan kepedulian terhadap perbaikan gizi anak bangsa sangat tinggi,” ujar Dadan.

Dadan menjelaskan, pihaknya menargetkan pembangunan mencapai 25.400 SPPG di daerah aglomerasi dan 6.000 SPPG di wilayah terpencil hingga akhir tahun 2025. Ia pun mengajak para pengusaha dan mitra strategis untuk terus berperan aktif dalam memperluas jaringan SPPG, agar manfaat MBG dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

“Partisipasi mitra sangat berharga. Kami ingin program ini tidak hanya memperkuat ketahanan gizi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar,” kata Dadan.

Lebih lanjut, Dadan menyebutkan bahwa dalam pembangunan satu unit SPPG, mitra umumnya mengeluarkan dana sekitar Rp 2 miliar. Investasi tersebut tidak hanya memperkuat infrastruktur penyediaan gizi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan tenaga kerja lokal.

“Saya sangat mengapresiasi para mitra yang dengan komitmennya berkontribusi minimal Rp 2 miliar per dapur. Ini bukan hanya investasi sosial, tetapi juga penggerak ekonomi rakyat,” tambah Dadan.

Sementara itu, Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, Suardi Samiran, menambahkan bahwa keberadaan satu SPPG dapat menghasilkan perputaran uang hingga Rp 1 miliar per bulan. Dengan jumlah dapur yang banyak di setiap kabupaten, dampaknya terhadap perekonomian daerah menjadi sangat signifikan.

“Jika satu SPPG memiliki perputaran dana Rp 1 miliar per bulan dan dalam satu kabupaten terdapat sekitar 70 hingga 80 dapur, maka potensi perputaran uang bisa mencapai Rp 80 miliar setiap bulan atau sekitar Rp 800 miliar dalam setahun,” jelas Suardi.

Menurutnya, nilai ekonomi tersebut bahkan dapat melampaui Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah kabupaten, sekaligus menunjukkan bahwa program MBG memiliki dampak berantai yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Melalui percepatan pembangunan SPPG ini, BGN optimistis program Makan Bergizi Gratis akan menjadi pilar penting dalam memperkuat ketahanan gizi nasional, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas