Tim Investigasi Lintas Keahlian Dibentuk untuk Perkuat Program MBG

Jakarta – Pemerintah membentuk tim investigasi lintas keahlian guna memperkuat implementasi program Masyarakat Bebas Gizi (MBG). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pembentukan tim ini merupakan langkah cepat untuk memastikan program berjalan tepat sasaran.

“Tim investigasi ini terdiri dari pakar kesehatan masyarakat, gizi, dan epidemiologi, serta didukung tenaga hukum dan sosial agar hasilnya komprehensif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi Gunadi menjelaskan peran strategis tim lintas keahlian tersebut dalam memetakan kendala di lapangan.

“Kami ingin menemukan data riil, mulai dari distribusi bahan pangan, efektivitas posyandu, hingga faktor budaya lokal yang memengaruhi pola makan masyarakat. Semua itu akan menjadi dasar perbaikan kebijakan MBG,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mendukung kinerja tim.

“Kita tidak bisa bekerja sektoral. Semua kementerian, dari kesehatan, sosial, pendidikan, hingga Bappenas, harus terlibat penuh. Tim lintas keahlian ini menjadi wadah koordinasi agar kebijakan lebih solid,” jelasnya.

Dari sisi daerah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan dukungan penuh atas inisiatif pembentukan tim investigasi tersebut.

“Jawa Barat siap menjadi laboratorium kebijakan MBG. Kami akan buka akses data dan lapangan bagi tim, sekaligus menyiapkan SDM daerah agar program berjalan optimal,” tuturnya.

Sementara itu, Ahli Gizi dan anggota tim investigasi Prof. Hardinsyah menekankan bahwa pendekatan berbasis bukti ilmiah menjadi kunci keberhasilan MBG.

“Kami ingin memastikan setiap rekomendasi yang lahir dari tim investigasi dapat langsung diterapkan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan gizi buruk,” tuturnya.

Dari kalangan masyarakat sipil, Direktur Eksekutif Perkumpulan Gizi Sehat Indonesia, Nenden Sri Wahyuni menyampaikan apresiasi atas keterlibatan publik dalam tim investigasi ini.

“Partisipasi organisasi masyarakat memastikan suara warga terdengar, sehingga solusi yang dihasilkan tidak hanya teknokratis tetapi juga sesuai kebutuhan nyata di lapangan,” ucap Nenden.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas