Pemerintah Salurkan Rp200 Triliun Dorong Perkembangan Koperasi Desa Merah Putih

Jakarta – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bakal kecipratan dana Rp200 triliun yang dikucurkan untuk bank milik pemerintah (Himbara). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bank Himbara yang menyalurkan dana tersebut ke KDMP akan dikenai bunga 2%.

“Kami ada instruksi ke perbankan, kalau mereka pakai untuk Koperasi Merah Putih otomatis bunga yang kami charge ke mereka lebih rendah jadi 2% dari sebelumnya sekitar 4%,” ujar Purbaya.

Purbaya menjelaskan, dana 200 triliun sudah masuk ke dalam sistem. Uang tersebut bisa dipakai untuk KDMP kalau sudah siap. Ia pun memastikan tak ada target atau batasan penggunaan dana tersebut.

“Enggak ada yang ditargetkan, pada dasarnya uang itu di perbankan. Uangnya sudah ada, jadi tinggal dipakai,” ungkapnya.

Menyambut kebijakan tersebut, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa saat ini sebanyak 16 ribu KDMP sudah siap menerima suntikan dana tersebut. Ia menyebut untuk plafon setiap koperasi sebesar Rp3 miliar.

“Untuk 1.000 kopdes ada sekitar Rp1 triliun hari ini sudah dicairkan,” terang Ferry.

Sebagai upaya mempercepat proses pencairan dana tersebut, pemerintah tengah menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Revisi itu, lanjut Ferry, bertujuan untuk menghilangkan hambatan pengajuan pinjaman KDMP seperti kewajiban mendapatkan persetujuan dari kepala daerah dan musyawarah desa khusus (musdesus) dalam setiap proposal bisnis koperasi.

Pihaknya pun terus menyosialisasikan tata cara pencarian dan persiapan pembuatan proposal kepada para koperasi. Hal tersebut untuk membantu pengurus koperasi dalam memahami standar pencairan dan penyusunan proposal.

“Sebagai permulaan kita yang paling kecil tingkat risiko bisnisnya itu bisa dimulai. Proposal bisnisnya nanti didampingi juga oleh bank Himbara,” pungkasnya.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas