MUI Ajak Masyarakat Bersatu Tolak Segala Bentuk Provokasi dan Kerusuhan

JAKARTA – Gelombang aksi demonstrasi di sejumlah daerah mendapat sorotan serius dari para tokoh agama, politik, dan organisasi masyarakat. Mereka menegaskan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional warga negara, namun harus dilakukan dengan cara-cara damai demi menjaga ketertiban umum serta menghindari kerugian yang lebih besar.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Marsudi Syuhud, menilai pemerintah telah menunjukkan sikap bijak dengan mendengarkan aspirasi rakyat. Presiden, membuka ruang bagi masukan dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh agama hingga pimpinan partai politik.

“Aspirasi masyarakat yang disampaikan di ruang publik juga dipastikan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme di DPR, tapi harus menjunjung tinggi keselamatan jiwa dan kehormatan masyarakat, aparat keamanan, maupun pemimpin bangsa,” Ujar KH marsyudi dalam wawancara di stasiun televisi.

Marsudi menegaskan bahwa penyampaian pendapat dengan menjaga ketertiban dan kehormatan, demokrasi dapat berjalan sehat dan stabilitas nasional tetap terjaga. Ia mengingatkan bahwa korban jiwa maupun kerusakan akibat kerusuhan justru akan merugikan rakyat itu sendiri.

Sementara itu, Pengamat politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana menekankan pentingnya aspirasi disampaikan sesuai ketentuan.

Dia pun mendorong Pemerintah untuk mempercepat pemulihan ketertiban umum, guna mencegah jatuhnya korban jiwa dan kerugian yang lebih luas.

“Aksi yang destruktif justru berpotensi merugikan masyarakat luas, menimbulkan kerugian materi maupun korban jiwa, dan pada akhirnya melemahkan persatuan bangsa yang seharusnya tetap dijaga.,” ujar Aditya.

Lebih lanjut, Aditya menegaskan bahwa penyampaian kritik harus membangun dan memberikan manfaat.

“Warga tetap dapat menyampaikan kritik dengan damai dan konstruktif,” tambahnya.

Dirinya pun berpesan agar tokoh publik yang merupakan representasi rakyat harus dapat menjaga sikap dan empati.

“Dengan demikian, persatuan bangsa terjaga, rakyat tidak dikorbankan, dan negara justru semakin kuat karena ditopang oleh partisipasi publik yang sehat dan pemerintahan yang responsif.” Pungkasnya.

 

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas