Utamakan Stabilitas Nasional, Hindari Aksi 28 Agustus yang Timbulkan Kegaduhan

JAKARTA – Rencana demonstrasi pada 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR/MPR dan Istana Negara menimbulkan perhatian publik karena hal tersebut jelas sangat berpotensi untuk memunculkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Maka dari itu, hendaknya seluruh elemen masyarakat mampu bersama-sama mengutamakan stabilitas nasional.

Ribuan buruh dari berbagai daerah disebut akan turun ke jalan, namun potensi kegaduhan dikhawatirkan muncul apabila masyarakat terprovokasi isu liar.

Stabilitas nasional harus menjadi prioritas utama dengan mengedepankan cara-cara dialogis yang lebih konstruktif.

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan lembaganya siap menerima aspirasi secara resmi tanpa perlu menggelar aksi yang berisiko mengganggu ketertiban umum.

“Teman-teman yang menyatakan aspirasi tersebut, Insyaallah akan diterima oleh teman-teman yang ada di sini (Gedung DPR),” ujar Puan

Puan menjelaskan bahwa DPR telah memiliki Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) sebagai saluran resmi penampung keluhan publik.

“Di sini ada Badan Aspirasi Masyarakat untuk menampung apa yang menjadi keberatannya, apa yang menjadi keluhannya, juga mendengar apa saja yang menjadi aspirasi dan kenapa hal itu terjadi,” jelasnya.

Ia menambahkan, DPR siap membuka ruang diskusi lebih luas, tidak terbatas pada isu buruh semata.

“Pertanyaan yang belum didengar secara terbuka, itu akan kita bahas bersama,” tambahnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro turut mengingatkan pentingnya menciptakan situasi kondusif.

“Mari kita ciptakan suasana yang harmonis dan kondusif. Jangan saling memprovokasi dan menyudutkan, kita dukung segala bentuk penegakan hukum sesuai tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tegas Dede,

Ia menekankan agar seluruh masyarakat tidak sampai terjebak pada adanya penyebaran narasi yang provokatif melalui berbagai platform termasuk media sosial.

“Jangan sampai kita malah terprovokasi oleh narasi-narasi yang merusak kondusivitas dengan menyerang lembaga atau institusi secara tendensius,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menilai kritik adalah bagian penting dari demokrasi, namun tetap harus bersifat membangun.

“Pemerintah telah bekerja keras merespons berbagai tuntutan masyarakat. Komunikasi yang baik antara pemerintah dan rakyat sangat penting dalam menyelesaikan perbedaan pendapat,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa ruang demokrasi tetap terbuka, tetapi harmoni dan stabilitas wajib dijaga bersama.

Dengan mengedepankan dialog, aspirasi publik akan tersampaikan secara lebih solutif tanpa memicu kegaduhan yang merugikan bangsa.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas