Presiden Prabowo Tegas Lawan Mafia Regulasi Kesehatan

Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik mafia regulasi yang dinilai menghambat akses tenaga kerja, khususnya di sektor farmasi dan kedokteran.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, menyampaikan bahwa tumpang tindih dan kepentingan tersembunyi dalam regulasi telah menghalangi ribuan lulusan baru untuk segera masuk ke dunia kerja.

“Kita melihat ada regulasi-regulasi yang justru tidak mendukung penciptaan lapangan kerja. Terutama di sektor kesehatan, banyak perusahaan mewajibkan sertifikasi profesi yang memerlukan biaya besar dan waktu lama. Ini menyulitkan para lulusan baru yang sebenarnya siap bekerja,” ujar Noel dalam pernyataannya.

Ia mengungkapkan, proses sertifikasi profesi tidak hanya mahal, namun juga kerap disusupi kepentingan kelompok tertentu yang memperlambat bahkan mempersulit kelulusan.

“Walaupun sudah mengikuti sekolah profesi, berkali-kali mereka tidak diluluskan. Ini menunjukkan ada mafia kesehatan, ada mafia regulasi yang bermain. Dengan hadirnya pemerintahan Presiden Prabowo, kita akan lawan mafia-mafia itu,” tegas Noel.

Kondisi tersebut, menurut Noel, turut berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran di Indonesia. Oleh karena itu, Kemenaker berencana melakukan intervensi kebijakan dengan mengevaluasi dan merevisi aturan-aturan yang dinilai bermasalah.

“Kalau memang ada regulasi yang menghambat usaha dan penciptaan lapangan kerja, kita akan revisi, bahkan hapus. Presiden sudah tegas soal hal ini, termasuk dalam konteks Permendag Nomor 8,” tambahnya.

Noel juga menegaskan bahwa pihaknya akan membuka secara transparan siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam praktik mafia regulasi ini.

“Kita akan bongkar nanti, karena ini harus kita mitigasi. Regulasi yang dibuat harus berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan segelintir orang,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kemenaker akan menggandeng berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintah, swasta, hingga lembaga pendidikan, untuk memastikan dunia kerja Indonesia menjadi lebih terbuka dan inklusif.

“Regulasi itu adalah cerminan dari perjalanan kepentingan. Maka, kita akan telusuri dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengurai benang kusut yang selama ini menghambat tenaga kerja kita,” pungkas Noel.

Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik mafia regulasi dalam bentuk apa pun, demi menjamin keadilan dan akses kerja yang lebih luas bagi generasi muda Indonesia.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas