Pemerintah Ajak Masyarakat Jaga Iklim Kondusif Menjelang PSU

Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga iklim yang kondusif demi terciptanya suasana demokrasi yang aman dan damai.

Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni dalam kunjungannya ke Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura, menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

“Saya mengimbau seluruh warga yang memiliki hak suara agar hadir di TPS dan memanfaatkan hak pilihnya secara optimal,” ujar Fatoni.

Ia juga mengingatkan bahwa PSU yang akan digelar pada 6 Agustus mendatang adalah momen penting lima tahunan yang tidak boleh disia-siakan. Guna memastikan pelaksanaan berjalan lancar, Pemerintah Provinsi Papua telah menerbitkan Surat Edaran yang menetapkan tanggal 6 Agustus sebagai hari libur daerah khusus dalam rangka pelaksanaan PSU.

“Karena kesempatan PSU ini hanya terjadi lima tahun sekali, maka jangan kita sia-siakan kesempatan kita ini dan kita pilih calon pemimpin Papua dalam lima tahun ke depan,” tambahnya.

Fatoni juga mendorong masyarakat untuk menjaga iklim kondusif sebagai syarat utama bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak terpancing oleh informasi palsu yang berpotensi merusak persatuan.

“Kondisi yang kondusif harus terus dijaga dan dipelihara, karena dengan itu pembangunan dapat berlangsung lebih cepat dan kesejahteraan warga bisa tercapai,” tegasnya.

Upaya menjaga ketertiban dan kedamaian juga disuarakan oleh Penjabat Wali Kota Pangkalpinang M. Unu Ibnudin yang meminta masyarakat menjauhi politik uang dan isu-isu SARA menjelang PSU di wilayahnya.

“Perbedaan pilihan itu biasa. Namun setelah tanggal 27 Agustus, siapapun yang terpilih akan menjadi pemimpin bagi kita semua. Mari kita jaga proses ini agar tetap bermartabat, tanpa politik uang dan SARA,” ungkapnya.

Ketua KPU Kota Pangkalpinang Sobarian juga menekankan pentingnya deklarasi kampanye damai sebagai bentuk komitmen bersama seluruh pihak dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan damai.

“Deklarasi kampanye damai bukan hanya seremonial, tapi merupakan komitmen seluruh pihak untuk menjalankan kampanye dengan taat aturan, dengan damai, menghormati hak masyarakat, dan menghindari konflik,” jelasnya.

Melalui ajakan dan kebijakan strategis ini, pemerintah menegaskan bahwa menciptakan suasana aman dan tertib bukan hanya soal politik, melainkan bagian integral dari upaya memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan membangun masa depan bangsa yang inklusif dan sejahtera.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas