Pemerintah Bantah Blokir Fitur Panggilan VOIP Di Platform Digital

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa tidak ada kebijakan pemblokiran terhadap fitur panggilan suara berbasis internet (Voice Over Internet Protocol/VoIP) di berbagai platform digital seperti WhatsApp, Telegram, Signal, dan lainnya. Pernyataan ini dikeluarkan untuk menepis kabar yang tidak berdasar yang beredar di masyarakat dan memastikan tid-ak ada intervensi pemerintah terhadap kebebasan berkomunikasi secara digital.

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid mengungkapkan dan meluruskan kabar yang menyebutkan adanya rencana pemerintah membatasi layanan VoIP.

“Pemerintah tidak merancang ataupun mempertimbangkan pembatasan WhatsApp Call. Informasi yang beredar tidak benar dan menyesatkan,” tegas Meutya.

Pihaknya menerima sejumlah masukan dari berbagai pihak, seperti Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), mengenai penataan ekosistem digital. Salah satu poin yang disorot adalah hubungan antara penyedia layanan over-the-top (OTT) dan operator jaringan.

“Masukan ini belum pernah dibahas dalam forum pengambilan kebijakan, serta tidak menjadi bagian dari agenda resmi kementerian,” jelasnya.

Senada, Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Denny Setiawan mengatakan pihaknya menyarankan agar masyarakat lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar dan tidak langsung menyimpulkan bahwa pemerintah membatasi ruang digital.

“Kami mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar. Jangan langsung menyimpulkan bahwa pemerintah membatasi ruang digital tanpa bukti yang valid,” katanya.

Sementara itu, pengamat teknologi dan keamanan siber dari ICT Institute, Heru Sutadi, menilai gangguan VoIP dapat dipicu oleh banyak faktor, mulai dari pembaruan sistem, pemeliharaan server, hingga beban jaringan yang tinggi di jam-jam sibuk.

“Spekulasi yang berkembang cepat di media sosial seringkali tidak berdasar dan mengabaikan berbagai kemungkinan teknis,” ungkap Heru.

Kominfo menyatakan akan terus berkoordinasi dengan platform-platform digital global guna memastikan kelancaran layanan di Indonesia. Masyarakat yang mengalami gangguan diminta melaporkan melalui saluran resmi seperti aduankonten.id atau kanal layanan konsumen milik operator seluler.

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mendukung ekosistem digital yang terbuka dan inklusif, serta menghormati kebebasan berkomunikasi masyarakat. Hingga kini, tidak ditemukan bukti teknis maupun regulasi yang membatasi panggilan VoIP di Indonesia.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas