Pepera 1969 Tegaskan Papua Sah Bagian dari NKRI dan Diakui Dunia Internasional

Papua – Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 menjadi tonggak sejarah yang menegaskan Papua sebagai bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelaksanaan Pepera di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi bukti kuat bahwa integrasi Papua ke dalam Indonesia bukanlah hasil klaim sepihak, melainkan melalui proses legal dan diplomasi yang diakui secara internasional.

Pegiat sejarah Papua, Yohannis Samuel Nusi, menegaskan bahwa Pepera merupakan hasil dari perjanjian New York Agreement tahun 1962 antara Indonesia dan Belanda.

“Pepera dilaksanakan berdasarkan kesepakatan internasional dan dalam kerangka hukum yang sah. Ini bukan proses sepihak, tetapi bagian dari diplomasi panjang yang menghormati adat dan struktur sosial masyarakat Papua yang diintegrasikan dalam proses diplomasi resmi Indonesia dan didukung oleh komunitas internasional,” jelasnya

Ia juga menekankan bahwa metode pemilihan perwakilan dalam Pepera disesuaikan dengan kearifan lokal.

“Saat itu, pendekatan yang paling sesuai dengan kondisi sosial-budaya Papua adalah melalui mekanisme perwakilan yang telah disepakati dalam New York Agreement,” tambahnya.

Hasil Pepera yang menunjukkan keinginan rakyat Papua untuk tetap bersama Indonesia kemudian diperkuat oleh Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504. Pengakuan dari PBB tersebut menjadikan posisi Indonesia atas Papua sah secara internasional.

Komandan Resor Militer 182/Jazira Onim, Kolonel Inf Irwan Budiana, juga menyampaikan pandangannya dalam sebuah diskusi publik. Ia menyebut bahwa perjuangan Indonesia dalam merebut kembali Irian Barat tidak semata-mata melalui jalur militer, tetapi lebih dominan melalui diplomasi yang intens dan panjang.

“Pepera adalah bentuk nyata diplomasi Indonesia yang mendapat legitimasi internasional. Generasi muda harus paham bahwa narasi separatis yang menyebut Pepera tidak sah hanyalah upaya untuk mendistorsi sejarah,” ujarnya.

Irwan menegaskan pentingnya edukasi sejarah kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh propaganda yang menyesatkan.

“Diskusi publik, seminar, dan dialog harus diperkuat, apalagi di kalangan generasi muda Papua,” kata dia.

Sejak integrasi Papua, pemerintah terus menunjukkan komitmen membangun wilayah tersebut secara adil dan menyeluruh. Melalui kebijakan Otonomi Khusus dan revisinya pada tahun 2021, negara hadir dengan pendekatan afirmatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.

Langkah-langkah pembangunan mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Pemerintah juga membuka ruang dialog damai dalam menyampaikan aspirasi melalui mekanisme konstitusional seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Kini, setelah lebih dari lima dekade integrasi, para tokoh nasional mengajak seluruh pihak meninggalkan perdebatan status Papua dan fokus pada pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat Papua dalam bingkai NKRI.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas