Pemerintah Buka Peluang Penambahan Kuota Rumah Subsidi untuk Kesejahteraan Rakyat

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah ini sejalan dengan fokus pembangunan nasional yang menempatkan perumahan sebagai salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Rumah subsidi bukan hanya menjadi solusi konkret bagi keterbatasan daya beli masyarakat dalam memiliki hunian, tetapi juga menjadi pendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan permintaan bahan bangunan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengusulkan alokasi kuota rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun depan agar ditambah, dan dapat disiapkan hingga mencapai 500.000 unit.

“Saya juga menyampaikan usulan tahun depan rumah subsidi bisa ditargetkan 500.000 unit rumah sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah subsidi berkualitas,” jelasnya.

Ara mengatakan bahwa penambahan kuota rumah subsidi merupakan bagian dari upaya untuk mengejar target pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dalam rangka mendukung hal tersebut, pihaknya telah mengajukan sejumlah inisiatif dalam rapat kabinet, termasuk mendorong pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) guna menekan angka rumah tidak layak huni (RTLH) yang saat ini mencapai lebih dari 26 juta unit.

Secara bersamaan, ia juga menuturkan bahwa percepatan program 3 juta rumah akan dilakukan melalui optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan. Saat ini, ia tengah menyusun draf rancangan Peraturan Menteri (Permen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang akan mengatur skema penyaluran KUR tersebut secara lebih terarah.

“Permen PKP nantinya akan mengatur siapa yang berhak menerima KUR Perumahan dan hal – hal lainnya. Tapi saya akan mengumumkan secara lengkap sekaligus nanti setelah proses pembahasannya selesai supaya tidak jadi polemik,” ucap Ara.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah secara resmi akan menyalurkan KUR untuk mendukung sektor perumahan pada tahun ini.

Dalam keterangannya, Airlangga menjelaskan bahwa melalui program KUR ini, para pengembang berkesempatan memperoleh pembiayaan dengan plafon hingga Rp5 miliar, jauh lebih besar dibandingkan ketentuan sebelumnya yang membatasi pinjaman modal kerja maksimal Rp500 juta.

“Dengan Rp5 miliar bisa digunakan untuk] membangun 38-40 unit daripada perumahan yang tipenya 36. Nah ini waktunya(tenornya) bisa sampai 4-5 tahun,” pungkas Airlangga.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas