Pemerintah Dorong Pembenahan Sistem Penempatan PMI Magang ke Jepang

Jakarta – Menteri P2MI Abdul Kadir Karding kembali menyuarakan urgensi regulasi pekerja magang ke luar negeri agar semua calon pemagang terdaftar resmi sebagai PMI legal. Pernyataan ini muncul pasca-kasus tiga WNI magang yang overstay dan diduga terlibat perampokan di Jepang, yang memicu kekhawatiran atas perlindungan dan citra Indonesia di negara tujuan.

Menurut Karding, sejak awal program magang belum tercakup dalam sistem administrasi P2MI, melainkan dikelola oleh agen penempatan atau perusahaan mitra di Jepang.

“Magang ini memang salah satu hal yang harus kita atur tata kelolanya,” ujarnya usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI.

Ia menegaskan bahwa setiap pemagang wajib mengurus perizinan di Kementerian P2MI sebelum diberangkatkan, sehingga kementerian dapat melakukan pelatihan, verifikasi, dan pendampingan hukum bila diperlukan.

Menteri Karding khawatir kelalaian administratif dapat merusak kepercayaan pemerintah Jepang terhadap pekerja Indonesia.

“Kelakuan mereka bertiga ini bisa merusak citra kita dan merugikan PMI yang akan berangkat maupun existing di Jepang,” kata Karding.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah menyusun rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengintegrasikan mekanisme pendaftaran wajib bagi pemagang, lengkap dengan syarat asuransi dan pelaporan berkala.

Selaras dengan hal itu, Direktur Jenderal Perlindungan WNI Judha Nugraha menyerukan peningkatan kolaborasi antara KBRI Tokyo dan P2MI untuk memperketat verifikasi calon pemagang. Judha menilai, data yang lengkap akan memudahkan konsuler menangani masalah overstay maupun pelanggaran hukum.

“Kami membutuhkan data yang utuh agar bisa melakukan langkah cepat ketika kasus hukum muncul,” ujarnya.

Dengan reformasi regulasi tersebut, pemerintah optimistis program magang ke Jepang dapat berjalan lebih aman, terukur, dan memberi manfaat maksimal bagi kedua negara. Ia berharap langkah ini juga dapat menjadi model bagi penempatan pemagang ke negara lain, memperkuat perlindungan dan reputasi PMI di kancah internasional.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas