Respon Cepat Pemerintah Selesaikan Masalah di Pulau Enggano Melalui Inpres Nomor 12 Tahun 2025

Jakarta – Pemerintah pusat menunjukkan respons cepat dan tegas dalam menyikapi persoalan krusial yang menimpa Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Instruksi tersebut menjadi langkah konkret pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan penyelesaian masalah akut yang dialami masyarakat Enggano, termasuk pendangkalan pelabuhan yang telah berlangsung selama delapan bulan terakhir.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Inpres ini merupakan bukti nyata gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang mengedepankan kecepatan dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

“Kan kita menyelesaikan Pulau Enggano memang bersama-sama ya, inilah boleh kita sebut gaya baru pemerintahan sekarang, kita coba responsif,” ujar Prasetyo di Jakarta.

Pendangkalan di Pelabuhan Pulau Baai telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan warga Enggano. Kapal layanan laut tak bisa lagi bersandar, memaksa penumpang diturunkan di tengah laut. Akibatnya, distribusi bahan makanan terganggu, hasil bumi tak bisa dijual, dan akses kesehatan terputus. Ratusan petani bahkan enggan memanen hasil kebun mereka karena harga jual jatuh dan distribusi tak tersedia.

Prasetyo menjelaskan bahwa dinamika di masyarakat bergerak sangat cepat sehingga pemerintah dituntut untuk merespons dengan sigap.

“Permasalahan di masyarakat kan tentunya dinamika itu terjadi dengan sangat cepat. Maka begitu ada sebuah kejadian yang dituntut oleh masyarakat, kita adalah respons yang cepat dari seluruh jajaran, terutama dari pemerintah,” tuturnya.

Lebih lanjut, Prasetyo menyoroti sinergi yang baik antara pemerintah dengan DPR RI dalam mengatasi masalah ini. Ia menyebut komunikasi intensif dengan pimpinan DPR menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya solusi cepat.

“Karena kebetulan juga dulu pernah ditugaskan di sana, jadi komunikasinya enak sehingga banyak permasalahan-permasalahan yang bisa dengan cepat kita cari jalan keluarnya,” ungkapnya.

Terbitnya Inpres Nomor 12 Tahun 2025 menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mendasar di daerah terluar seperti Enggano. Melalui pendekatan responsif, kolaboratif, dan berbasis solusi, pemerintah tidak hanya hadir, tetapi juga menjawab secara nyata kebutuhan masyarakat. Ini membuktikan bahwa percepatan pembangunan bukan sekadar janji, melainkan aksi nyata yang terus dilakukan demi keadilan dan pemerataan pembangunan di seluruh penjuru Indonesia.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas