Pemerintah Percepat Distribusi Rumah Subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah percepatan penyaluran dana melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono mengatakan bahwa hingga 31 Mei 2025, pemerintah telah menyalurkan dana sebesar Rp12,59 triliun melalui skema FLPP.

“Realisasi pembiayaan FLPP hingga Mei 2025 telah mencapai Rp12,59 triliun, meningkat dari Rp10,96 triliun pada bulan sebelumnya. Dana ini telah membantu pembangunan 101.707 unit rumah di 379 kabupaten dan kota,” ujarnya.

Thomas menambahkan, untuk tahun anggaran 2025, pemerintah mengalokasikan Rp18,77 triliun guna membiayai 220.000 unit rumah.

“Dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp11,5 triliun telah disalurkan ke BP Tapera. Pemerintah juga tengah menyiapkan tambahan dana guna menunjang pencapaian target 3 juta rumah,” jelasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa program FLPP merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Bapak Presiden secara terus-menerus menginstruksikan agar para menteri mempercepat implementasi berbagai program yang sudah diluncurkan. Percepatan ini sangat penting, terutama untuk sektor-sektor strategis seperti penyediaan makanan bergizi gratis, program perumahan termasuk peningkatan target FLPP, koperasi desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan program ini tidak hanya ditujukan untuk memperluas cakupan penerima manfaat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan bahwa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menjadi sasaran program rumah subsidi mencakup kelompok yang memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap dengan tingkat kerentanan ekonomi.

“Berdasarkan arahan pemerintah, MBR meliputi anggota TNI dan POLRI berpangkat rendah, ASN, pegawai BUMN, serta pekerja informal seperti pedagang kaki lima dan driver ojek daring,” kata Josua.

Josua menambahkan, ada beberapa kriteria teknis dalam menentukan MBR, seperti batas penghasilan, belum pernah memiliki rumah pribadi, serta syarat administratif lainnya. “Pemerintah juga membatasi luas rumah dan menetapkan batasan penghasilan maksimum agar program tepat sasaran,” jelasnya.

Menurut Josua, FLPP melibatkan kerja sama pemerintah dan perbankan. “Bank mitra menyediakan kredit bersuku bunga rendah dan tetap, uang muka ringan, serta angsuran yang disubsidi pemerintah. Hal ini membuat rumah subsidi jauh lebih terjangkau dibandingkan KPR komersial,” pungkasnya.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas