Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa atau _Giant Sea Wall_ di wilayah Pantai Utara Jawa merupakan proyek strategis nasional yang menjadi prioritas utama dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Proyek ini ditujukan untuk mengatasi persoalan krusial seperti banjir rob, abrasi pantai, dan penurunan muka tanah yang mengancam jutaan penduduk di kawasan pesisir utara Pulau Jawa.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menekankan bahwa Jakarta dan Semarang Raya, termasuk Kabupaten Demak, menjadi titik fokus percepatan pembangunan.

“Presiden sudah menginstruksikan kepada para menterinya untuk memikirkan mengenai _Giant Sea Wall_ dari mulai Banten sampai dengan Gresik. Dan yang diprioritaskan adalah Jakarta dan Semarang, dan kalau Semarang diprioritaskan otomatis Pekalongan, Demak, Jepara juga,” ujar Dody.

Dalam mendukung proyek ini, Presiden Prabowo akan membentuk Badan Otorita Tanggul Laut sebagai lembaga khusus yang bertugas mengelola, mengawasi, dan mempercepat pembangunan tanggul laut secara menyeluruh dan terkoordinasi. Rencana pembentukan otorita ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

Menurut Prasetyo Hadi, pembentukan badan otorita menjadi langkah konkret untuk merealisasikan gagasan lama yang telah dikaji secara ilmiah dalam berbagai forum akademik. Dengan hadirnya badan otorita, pembangunan tanggul laut dapat dilakukan secara integratif, efisien, dan berkelanjutan.

“Kami sedang mempersiapkan pembentukan. Tapi yang penting kita pahami bahwa ide tersebut sebenarnya sudah cukup lama, bagaimana untuk mengatasi permasalahan kita di Pantai Utara Jawa, khususnya Jakarta,” jelas Prasetyo.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bahwa pemerintah tengah menyusun _blueprint_ pembangunan _Giant Sea Wall_ dari Banten hingga Jawa Timur. Proyek ini bersifat jangka panjang dan sangat mendesak karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat serta keberlangsungan wilayah pesisir di masa depan.

“Ini bukan setahun dua tahun. Bisa 10 sampai 20 tahun jika kita serius melindungi utara Jawa. Pentingnya perencanaan yang matang agar proyek berjalan efisien dan tidak menimbulkan kekacauan di kemudian hari,” ujar AHY.

AHY juga menjelaskan bahwa pembangunan tanggul laut akan menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing wilayah. Untuk daerah yang masih memungkinkan, pendekatan alami seperti penanaman mangrove akan diterapkan.

“Di wilayah yang mengalami dampak parah, dibutuhkan struktur beton yang kokoh dan tinggi untuk menahan laju air laut. Diharapkan tidak hanya menyelamatkan kawasan pantai utara dari bencana iklim, tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi kawasan di masa depan,” pungkas AHY.

Dengan sinergi lintas kementerian serta komitmen Presiden Prabowo Subianto, proyek _Giant Sea Wall_ diproyeksikan akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan infrastruktur Indonesia. Selain sebagai solusi terhadap bencana rob dan abrasi, proyek ini juga diharapkan mendorong pembangunan kawasan pesisir yang lebih resilien dan berkelanjutan.