Langkah Proaktif Cegah PHK, Pemerintah Sinergikan Semua Pihak

JAKARTA — Pemerintah terus mengambil langkah konkret untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di tengah tekanan ekonomi global.

Rektor Universitas Airlangga, Prof. Mohammad Nasih, menyampaikan bahwa perbankan memiliki peran strategis dalam mendorong investasi guna membuka lapangan kerja baru.

“Perbankan bisa menjadi sangat potensial dalam investasi yang berakibat pada kebutuhan akan tenaga kerja,” ujarnya
.
Prof. Nasih menekankan bahwa investasi tidak hanya mendorong pertumbuhan usaha baru, tetapi juga dapat mempertahankan operasional perusahaan yang sedang berjalan agar tidak melakukan PHK.

“Investasi ini dapat berupa pendanaan untuk mendukung program-program maupun proses produksi yang sudah berlangsung, sehingga pemutusan hubungan kerja dapat dihindari,” katanya.

Ia juga mengusulkan agar dana yang belum tersalurkan ke sektor produktif diberikan insentif bunga rendah.

“Kalau ada bank yang selama ini bunganya sangat tinggi, diberikan bunga rendah untuk dana yang belum tersalurkan ke industri-industri produktif, maka tenaga kerja akan bergerak dan ekonomi pun ikut bergeliat,” tambahnya.

Sementara itu, pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar menyoroti pentingnya sinergi antara semua pihak dalam mencegah PHK.

“Pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus bersama-sama mengupayakan agar PHK tidak terjadi. Jika terpaksa, prosesnya harus transparan dan sesuai mekanisme,” jelasnya.

Di Jawa Tengah, Gubernur Ahmad Luthfi memerintahkan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi untuk membentuk Satgas PHK sebagai langkah pencegahan.

“Satgas PHK itu perintah presiden. Itu harus segera ditangkap dengan baik di wilayah kita. Segera dibentuk dan rumuskan apa yang harus dilakukan,” tegas Luthfi,

Satgas ini akan bertugas sejak perusahaan menunjukkan tanda awal kesulitan (kategori kuning), bukan menunggu hingga krisis.

“Kita gunakan tidak pada saat perusahaan itu sudah pailit (merah), tetapi dari upaya pencegahan pun sudah kita terjunkan,” ujarnya.

Langkah strategis ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan mencegah terjadinya PHK massal.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas