Pemerintah Suntik Dana Rp 3 Miliar untuk Koperasi Desa Merah Putih

Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Salah satu langkah strategis yang kini tengah dijalankan adalah penyediaan suntikan dana sebesar Rp 3 miliar sebagai modal kerja awal bagi koperasi yang akan dibentuk di berbagai desa. Langkah ini diyakini akan mendorong kemandirian ekonomi desa serta membuka akses pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat, terutama sebagai alternatif dari pinjaman online dan rentenir.

Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa sumber utama pendanaan untuk program ini berasal dari Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) melalui skema yang dikawal oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Menurutnya, Danantara memiliki posisi penting karena di dalamnya terdapat unsur kepemilikan dari bank-bank Himbara, sehingga secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyaluran dana koperasi.

“Danantara itu anggotanya juga ada Bank Himbara. Bank Himbara ini kan penyalurannya ya pasti ikut terlibat secara tidak langsung, karena kepemilikan Bank Himbara sekarang ada di bawah Danantara,” ujar Ferry.

Ia menjelaskan, dana sebesar Rp 3 miliar tersebut digunakan untuk kebutuhan modal kerja koperasi desa, seperti pembiayaan kegiatan usaha dan operasional koperasi. Sementara untuk pembiayaan infrastruktur, seperti pembangunan kantor koperasi atau gudang penyimpanan, pemerintah tetap menyediakan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kalau yang Rp 3 miliar atau lebih itu untuk biaya modal kerja. Sementara dana dari APBN atau APBD itu digunakan untuk pembiayaan investasi seperti kantor koperasinya di mana,” jelas Ferry.

Lebih lanjut, Ferry mengungkapkan bahwa pemerintah juga sedang menjajaki pemanfaatan aset-aset milik negara dan daerah, termasuk aset milik BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah, untuk mendukung kegiatan Koperasi Merah Putih. Hal ini menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan bersama Komisi VI DPR RI.

“Salah satu keputusan rapat dengan Komisi VI adalah bagaimana kita bisa menggunakan aset-aset milik pemerintah provinsi, kabupaten, BUMN, BUMD, atau resi gudang agar bisa dimanfaatkan untuk kegiatan Koperasi Desa Merah Putih,” tambahnya.

Dengan dukungan pembiayaan dan fasilitas ini, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi pilar pemberdayaan ekonomi desa yang kuat dan berkelanjutan.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas