Mobil Edukasi #JudiPastiRugi Keliling 30 Kota, Pemerintah Konsisten Perangi Judi Daring dengan Literasi Digital

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggandeng GoTo dalam peluncuran kampanye nasional #JudiPastiRugi dengan menghadirkan mobil edukasi keliling yang akan menyambangi 30 kota di Indonesia. Kampanye ini menjadi strategi intervensi langsung negara melalui literasi digital dan penyuluhan tatap muka untuk memberantas praktik judi daring atau juga dikenal dengan istilah judi online.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menyampaikan bahwa program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum terjangkau informasi digital secara memadai.

“Upaya ini penting sebagai bentuk hadirnya negara dalam memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat, terutama di wilayah yang minim akses informasi digital,” ujarnya.

Mobil edukasi tersebut akan menyampaikan informasi seputar risiko dan dampak negatif judi online. Selain itu, korban judi online didorong untuk membagikan kisah pemulihan mereka, sebagai upaya membangun kesadaran kolektif.

Komdigi mencatat bahwa potensi kerugian ekonomi akibat judi online bisa mencapai Rp1.000 triliun pada akhir 2025.

“Judi online bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga kerusakan struktural terhadap produktivitas, stabilitas ekonomi keluarga, dan masa depan generasi muda,” tegas Alexander.

Sejak Oktober 2024 hingga Mei 2025, Komdigi telah menangani sekitar 1,3 juta konten terkait judi online, dan terus membuka kanal pelaporan publik melalui laman aduankonten.id.

Dalam memperkuat pengawasan digital, Komdigi juga menerapkan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) sejak Februari 2025. Sistem ini bertujuan meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terhadap aturan konten digital.

“Kita harus tetap aktif untuk mengingatkan mereka (PSE). Kenapa kita luncurkan SAMAN itu karena kita meminta mereka untuk ikut ke perang itu (pemberantasan judi online),” ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo.

Ia menegaskan tidak ada toleransi terhadap judi online.

“Kita tetap harus aktif dan kita menuntut platform untuk comply dengan aturan-aturan yang kita buat,” katanya.

Melalui edukasi langsung dan penindakan digital, pemerintah berharap ruang digital Indonesia semakin aman dan produktif.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas