Pemerintah Optimis Koperasi Desa Merah Putih Ditangani secara Profesional dan Kredibel

Semarang – Pemerintah menyatakan keyakinannya bahwa program pembentukan 80 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih akan dikelola secara profesional, transparan, dan kredibel.

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa keterlibatan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menghadirkan koperasi desa yang berdaya guna bagi masyarakat.

“Musuhnya Koperasi Desa Merah Putih itu adalah ketakutan, kecurigaan, keragu-raguan. Padahal negara ini dibangun karena optimisme, bukan keragu-raguan,” ujar Budi Arie dalam Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih se-Jawa Tengah, di Semarang.

Budie Arie menambahkan bahwa semangat pembentukan koperasi ini tidak lepas dari komitmen Presiden Prabowo Subianto. Ia mendorong masyarakat untuk tidak terjebak pada stereotip negatif, melainkan turut terlibat aktif dalam mewujudkan koperasi yang mandiri.

“Karena kita semua petarung. Negara ini dibangun para petarung dan Jawa Tengah terkenal sebagai provinsi petarung,” tegasnya.

Menurut Budi Arie, pengelolaan koperasi akan dilakukan secara transparan dengan penunjukan pengurus melalui mekanisme musyawarah desa khusus (musdesus), serta pengawasan partisipatif yang melibatkan elemen masyarakat desa.

Ia juga menekankan perlunya pendampingan dari BUMN seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dan PT Pos Indonesia (Persero) untuk mendukung kegiatan usaha koperasi.

“Yang pasti pemerintah Kabinet Merah Putih tidak akan lepas tangan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto menyatakan bahwa pemerintah tengah mempercepat pembentukan koperasi melalui pelaksanaan Musdesus di seluruh desa.

“Kami sedang menyelenggarakan Musdesus dengan agenda tunggal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Siapa pesertanya, siapa undang, apa agendanya, sudah ada surat edaran,” ujarnya.

Yandri juga mengakui adanya tantangan teknis seperti keterbatasan biaya pembuatan akta notaris. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah telah mengizinkan desa menggunakan maksimal 3 persen Dana Desa sebagai anggaran operasional, termasuk untuk biaya notaris.

Ia juga menyebut bahwa di sejumlah daerah, pembiayaan tersebut sudah dibantu oleh CSR, gubernur, atau bupati.

Pemerintah menargetkan seluruh 75.000 desa di Indonesia menyelesaikan Musdesus sebelum akhir Mei 2025. Setelahnya, koperasi akan didaftarkan sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Proses berikutnya mencakup pemetaan potensi ekonomi desa serta penunjukan pengurus koperasi melalui Musdesus, bukan secara langsung.

Yandri juga menegaskan bahwa pendekatan berbeda akan diterapkan di daerah tertinggal yang memiliki keterbatasan akses dan populasi kecil.

“Kami ingin gabungkan. Penanganannya akan berbeda dengan desa maju dan mandiri,” katanya.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas