JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan buruh melalui program penyediaan rumah subsidi yang terjangkau. Sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 20.000 unit rumah subsidi khusus untuk buruh di seluruh Indonesia, dengan penyerahan simbolis 100 unit pertama dijadwalkan pada Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2025, di kawasan Jabodetabek.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program ini merupakan wujud nyata kehadiran negara bagi pekerja. “Rumah untuk para buruh ini merupakan kado terbaik dari Presiden Prabowo Subianto. Kami targetkan serah terima rumah subsidi dilakukan pada 1 Mei 2025,” ujar Sirait dalam konferensi pers di Jakarta. Ia menambahkan bahwa lokasi perumahan dipilih dengan mempertimbangkan kedekatan dengan kawasan industri, seperti di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, untuk memudahkan mobilitas buruh.

Program ini didukung skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan bunga tetap 5% dan tenor hingga 20 tahun, menjadikan cicilan lebih ringan. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan, “Dengan KPR FLPP, buruh dapat memiliki rumah dengan harga terjangkau, cicilan ringan, dan bunga rendah.” Harga rumah subsidi bervariasi sesuai daerah, mulai dari Rp166 juta di Jawa dan Sumatera hingga Rp240 juta di Maluku dan Papua, dengan syarat penerima adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi perumahan.

Perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Ahmad Supriyadi, menyambut baik inisiatif ini. “Kami sangat mendukung program ini, semoga benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi buruh dan keluarganya,” katanya, seraya menekankan pentingnya lokasi perumahan yang strategis. Namun, tantangan tetap ada. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyoroti perlunya konsolidasi data untuk memastikan ketepatan sasaran, mengingat jumlah buruh di Indonesia mencapai 200 juta, dengan 140 juta di antaranya pekerja informal.

Pemerintah juga telah menganggarkan Rp35 triliun untuk mendukung program perumahan, termasuk Rp28,2 triliun untuk FLPP dan Rp4,52 triliun untuk Subsidi Selisih Bunga. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga meningkatkan produktivitas buruh dan memperkuat hubungan industrial. Dengan langkah ini, pemerintahan Prabowo menegaskan bahwa kesejahteraan buruh adalah prioritas nasional, membuka harapan baru bagi pekerja untuk memiliki rumah impian yang terjangkau.