Revisi UU UMKM Disiapkan untuk Perluas Perlindungan dan Inklusi Pelaku Usaha

Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI tengah menyusun langkah strategis dalam merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna memperkuat peran UMKM sebagai pilar ekonomi nasional.

Komitmen ini disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Rahmawati Zainal Paliwang. Rahmawati menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap UU UMKM bagi pelaku usaha di daerah.

“Melalui sosialisasi ini, kami berharap dapat membantu pelaku UMKM untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka serta berbagai peluang yang ada untuk pengembangan usaha,” ujar Rahmawati.

Ia menambahkan bahwa sebagai bagian dari Komisi VII, dirinya akan terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada UMKM.

“Sebagai bagian dari Komisi 7, saya akan terus berjuang agar kebijakan yang berpihak pada UMKM dapat diteruskan dan diperbaiki. Ini penting agar UMKM dapat terus berkembang, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing di pasar global,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menanggapi usulan Kementerian Koperasi dan UMKM yang ingin memasukkan pengemudi ojek online ke dalam kategori UMKM.

“Mungkin ada kepentingan kawan-kawan Kementerian UMKM untuk menyelamatkan driver ojek online dalam perspektif kementeriannya, jadi saya melihatnya pada hal yang positif,” ungkap Wamenaker Noel.

“Sekali lagi saya yakin sekali kementerian UMKM pasti punya niat baik,” ujar dia menambahkan.

Usulan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, yang menyatakan bahwa pengakuan pengemudi ojek online sebagai pelaku UMKM akan memperluas akses mereka terhadap subsidi pemerintah dan program pemberdayaan seperti pelatihan SDM serta pembiayaan KUR.

Saat ini, rencana tersebut masih dalam tahap kajian internal di Kementerian UMKM dan akan dibahas dalam revisi UU UMKM yang ditargetkan masuk pembahasan pada tahun 2026.

Menurut Wamenaker, pembahasan status pengemudi berbasis aplikasi perlu dilakukan hati-hati, termasuk soal bonus hari raya (BHR) dan relasi kerja mereka.

“Definisi kemitraan yaitu saling menguntungkan. Pekerja (berbasis platform) digital ini masih baru, kita coba cari definisi yang tepat. Karena, bagaimana pun, kita membutuhkan industri (berbasis) platform digital, tapi kita juga mau kawan-kawan driver ini kesejahteraannya diperhatikan,” kata Noel.

 

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas