Satgas Deregulasi Langkah Tepat Pemerintah Percepat Proses Ekspor Impor

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi mengambil langkah strategis memangkas aturan-aturan yang dianggap menghambat kelancaran ekspor-impor, terutama dalam hubungan dagang dengan Amerika Serikat (AS). Langkah ini menjadi bagian dari strategi diplomasi ekonomi Indonesia untuk melobi AS agar mencabut tarif bea masuk 32% terhadap sejumlah produk RI.

“Tadi sudah dijelaskan Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto), akan membentuk tim Satgas Deregulasi,” ungkap Menteri Perdagangan Budi Santoso.

Menteri Perdagangan Budi Santoso, berharap pembentukan satgas ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons tantangan global, sekaligus menjawab tuntutan pasar internasional.

Satgas Deregulasi dibentuk sebagai bentuk sinergi antar kementerian dan lembaga terkait, dengan mandat utama melakukan evaluasi serta menyederhanakan regulasi yang menjadi kendala dalam proses logistik.

Satgas ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons tantangan global, sekaligus menjawab tuntutan pasar internasional.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah membentuk satuan tugas deregulasi ini sesuai instruksi Presiden Prabowo. melalui satgas ini, pemerintah berharap bisa menerbitkan paket-paket kebijakan dalam waktu singkat.

“Deregulasi itu semua yang kemarin diarahkan Bapak Presiden, baik itu terkait dengan ekspor, impor, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang kaitannya dengan Information and Communication Technology (ICT),” ucap Airlangga.

Pemerintah Indonesia berencana untuk mengompensasi delta ekspor impor dengan Amerika Serikat yang besarnya mencapai US$ 18 miliar. Dia pun menyebut produk agrikultur sebagai komoditas yang banyak diimpor dari AS, seperti kedelai, gandum, dan kapas. Salah satu deregulasi yang menjadi instruksi dari Presiden Prabowo Subianto adalah terkait penghapusan kuota impor.

Secara makro, berbagai kebijakan ini mulai menunjukkan dampak positif terhadap kinerja perdagangan Indonesia. Efisiensi prosedur, kemudahan akses layanan, dan pengurangan beban regulasi diharapkan menjadi fondasi bagi peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Kondisi ini sekaligus memberikan sinyal positif bagi investor asing bahwa Indonesia serius menciptakan iklim perdagangan yang kondusif dan modern, mendukung visi percepatan pemulihan ekonomi dan transformasi industri nasional.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas