Mengutuk Keras Aksi Kekerasan OPM di Yahukimo, Papua

Pemerintah mengutuk keras tindakan kekerasan yang terjadi di Yahukimo, Papua, pada 5 hingga 8 April 2025, yang mengakibatkan tewasnya sebelas orang. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, menyatakan bahwa peristiwa tragis tersebut merupakan aksi teror yang sengaja dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. “Tragedi ini menunjukkan bahwa pelaku tidak memiliki rasa kemanusiaan, melakukan pembunuhan secara sadis dan sporadis,” ungkap Budi Gunawan.

Tindakan kekerasan tersebut merupakan bentuk teror yang keji dan tidak dapat ditoleransi. Pemerintah, lanjutnya, tengah fokus dalam proses evakuasi korban tewas serta pemulangan jenazah ke keluarga masing-masing. Namun, upaya ini terkendala oleh kondisi geografis dan cuaca ekstrem di wilayah kejadian.

Dalam langkah-langkah penanganan lebih lanjut, Budi Gunawan juga menyebutkan bahwa sejak kejadian tersebut, Kemenko Polkam telah mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan berbagai instansi terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri, TNI, Polri, BIN, serta lembaga lainnya untuk merumuskan tindakan yang lebih efektif dalam menangani kekerasan di Papua.

“Kami akan terus memperkuat pengamanan dan memastikan keselamatan warga negara di daerah tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan (Kemhan) juga mengkritik klaim yang dilontarkan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang mengaitkan insiden tersebut dengan penambangan emas ilegal yang melibatkan prajurit TNI.

Kepala Biro Info Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, menegaskan bahwa tidak ada prajurit TNI yang terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Menurutnya, kehadiran TNI di Papua adalah untuk menjalankan tugas konstitusional dalam menjaga keamanan nasional dan melindungi seluruh warga negara Indonesia.
“Kehadiran TNI di Papua adalah untuk melaksanakan tugas konstitusional menjaga keamanan nasional dan melindungi seluruh warga negara, termasuk masyarakat Papua,” ujarnya

Frega juga menambahkan bahwa narasi yang dibangun oleh OPM yang menyebut warga sipil seperti guru, tenaga kesehatan, hingga tukang bangunan sebagai “agen intelijen” adalah tindakan yang sangat berbahaya.

“Klaim tersebut merupakan pengakuan terhadap kekerasan ekstra-yudisial yang bisa dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan,” tandasnya.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan perdamaian dan kesejahteraan di Papua serta akan menindak tegas segala bentuk kekerasan yang merugikan masyarakat.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas