Pemerintah Jaga Stabilitas Pasar dan IHSG Pasca Keputusan Tarif Trump

Jakarta – Pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat dan terukur dalam menjaga stabilitas pasar keuangan nasional, termasuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), menyusul keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberlakukan tarif impor tinggi terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Menanggapi kondisi ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia memilih jalur diplomasi ekonomi daripada retaliasi langsung. Dalam pidatonya pada Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Prabowo menyebut bahwa langkah AS telah menimbulkan guncangan global, namun Indonesia tidak boleh kehilangan arah.

“Sebetulnya Presiden Trump mungkin membantu kita. Dia memaksa kita, supaya kita ramping, efisien, tidak manja. Ini kesempatan,” kata Presiden Prabowo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa ketergantungan ekspor Indonesia terhadap pasar AS tidak sebesar negara-negara lain.

“Diversifikasi tujuan ekspor dan investasi menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meredam dampak proteksionisme global,” jelas Sri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah akan mengedepankan negosiasi melalui revitalisasi Perjanjian Kerja Sama Perdagangan dan Investasi (TIFA). Selain itu, Indonesia juga memperkuat aliansi ekonomi dengan negara-negara BRICS melalui keanggotaannya di New Development Bank.

“Pendekatan aktif ke perwakilan diplomatik AS dan asosiasi pelaku usaha seperti Kadin dan Apindo, akan terus dilakukan guna menjaga kestabilan ekspor dan investasi,” tuturnya.

Sementara itu, dari sisi stabilitas nilai tukar Rupiah, praktisi keuangan Lionel Priyadi menilai bahwa Bank Indonesia memiliki peran kunci dalam menahan laju depresiasi. Pelemahan IHSG juga merupakan akumulasi dari dampak libur panjang Lebaran di tengah gejolak pasar global akibat tarif Trump.
“Bila BI berhasil menjaga Rupiah di bawah Rp16.900, maka koreksi mungkin tidak seburuk yang ditakutkan. Koreksi IHSG masih akan berlanjut, namun dengan laju yang melambat, asalkan stabilitas Rupiah tetap terjaga,” ujarnya.

Dengan pendekatan negosiasi yang terkoordinasi dan upaya menjaga fundamental domestik, pemerintah berharap sentimen negatif terhadap pasar dapat segera mereda dan kepercayaan investor tetap terjaga.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas