Negara Hadir; Presiden Sediakan Ribuan Rumah untuk Nelayan, Petani, Nakes Hingga Guru

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen menghadirkan keadilan ruang tinggal melalui program rumah subsidi untuk para pahlawan tanpa tanda jasa. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pihaknya telah mengalokasikan 30.000 unit rumah subsidi khusus untuk tenaga kesehatan (nakes), termasuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat, serta ribuan unit lainnya untuk guru.

“Tenaga kesehatan dan guru adalah ujung tombak pembangunan manusia. Presiden Prabowo memberi arahan tegas agar mereka diprioritaskan mendapat rumah yang layak dan terjangkau,” ujar Maruarar.

Ia menambahkan bahwa selain 30.000 unit untuk nakes. Kuota tersebut merupakan bagian dari target total 220.000 rumah subsidi nasional dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

“Dari kuota 220.000 unit rumah subsidi yang kita siapkan tahun ini, masing-masing profesi seperti petani, buruh, dan nelayan kita alokasikan 20.000 unit. Ini bentuk komitmen negara untuk menjamin kehidupan yang lebih layak bagi para pejuang pangan dan tenaga rakyat,” imbuhnya.

Menurut Ara—sapaan akrabnya—pemerintah tak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas dan ketepatan sasaran. Untuk itu, pihaknya menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit kualitas bangunan, serta menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan penerima manfaat tepat sasaran.

“Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas, yang belum setahun sudah bocor, retak-retak. Kita pastikan kualitas dan lokasi sesuai, berdasarkan data desil pendapatan yang dimiliki BPS,” tegasnya.

Langkah ini pun mendapat dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto, yang menurut Ara telah memberikan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) dari 5 persen menjadi 4 persen untuk perumahan subsidi dan komersial. Kebijakan tersebut diharapkan mempermudah perbankan dan pengembang untuk menyalurkan KPR subsidi kepada tenaga pendidik dan tenaga medis di seluruh Indonesia.

Maruarar juga menekankan pentingnya dialog dengan masing-masing organisasi profesi, seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan asosiasi guru, untuk merumuskan distribusi program ini secara adil dan transparan.

“Rumah yang layak bukan sekadar tempat tinggal, tapi fondasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan semangat melayani,” pungkasnya.

Pengamat politik Tatok Sugiarto mengapresiasi langkah ini. Menurutnya, kelompok seperti petani dan nelayan adalah tulang punggung ketahanan pangan nasional.

“Mereka adalah pejuang pangan untuk kelanjutan negeri ini. Pemerintah wajib hadir memberikan perlindungan, salah satunya melalui tempat tinggal yang layak,” ujarnya.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas